DOYANDUIT – THR 2026 cair penuh 100 persen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri. Pemerintah memastikan seluruh komponen utama dibayarkan tanpa pemotongan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan langsung rincian anggaran dalam konferensi pers Selasa, 3 Maret 2026.
“THR ASN tahun 2026 akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat, TNI, dan Polri dengan total Rp22,2 triliun. Kemudian 4,3 juta ASN daerah sebesar Rp20,2 triliun, serta 3,8 juta pensiunan sebesar Rp12,7 triliun.”
Jika ditotal, anggaran mencapai puluhan triliun rupiah. Nilainya meningkat sekitar 10 persen dibanding tahun sebelumnya.
Airlangga menegaskan bahwa pembayaran dilakukan penuh sesuai regulasi.
“Komponen yang dibayarkan 100 persen meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai regulasi,” ujarnya.
Perlu dipahami, THR berbeda dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya dibayarkan pada bulan Juni, sedangkan THR diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Kebijakan ini diharapkan menjaga daya beli ASN sekaligus memperkuat konsumsi rumah tangga di awal tahun 2026.
Aturan THR 2026 untuk Pekerja Swasta
Selain ASN, pemerintah juga menegaskan aturan tegas bagi perusahaan swasta. THR wajib dibayarkan penuh dan tidak boleh dicicil.
“Untuk sektor swasta, kewajibannya wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan H-7 sebelum Lebaran,” katanya.
Kebijakan ini mengacu pada:
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Ketentuan Penting THR Swasta 2026
Berikut poin utama yang perlu diketahui pekerja dan perusahaan:
- THR wajib dibayarkan maksimal H-7 sebelum hari raya.
- Pembayaran harus penuh, tanpa skema cicilan.
- Pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan berhak menerima THR.
- Masa kerja 12 bulan atau lebih mendapat minimal 1 bulan upah.
- Masa kerja kurang dari 12 bulan dihitung proporsional.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat sekitar 26,5 juta pekerja penerima upah di Indonesia. Total nilai THR sektor swasta diperkirakan mencapai Rp49 triliun.
Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pencairan tepat waktu sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi daerah, terutama sektor ritel dan UMKM.
BHR Ojol 2026 Naik Dua Kali Lipat
Tak hanya THR, pemerintah juga mendorong pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir layanan angkutan berbasis aplikasi.
Airlangga mengungkapkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Jumlah BHR tahun ini mencakup sekitar 850 ribu mitra pengemudi dengan nilai total Rp220 miliar. Ini meningkat dua kali lipat dibanding tahun lalu,” katanya.
Beberapa aplikator besar meningkatkan kontribusi mereka hingga kisaran Rp100–110 miliar per perusahaan. Tahun lalu totalnya sekitar Rp100 miliar, kini melonjak menjadi Rp220 miliar secara keseluruhan.
Ketentuan BHR 2026
- Diberikan kepada mitra aktif dalam 12 bulan terakhir
- Minimal 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih 12 bulan terakhir
- Dibayarkan paling lambat H-7 sebelum hari raya (didorong H-14)
- Perhitungan harus transparan
BHR tidak menghapus dukungan kesejahteraan lain yang sudah berjalan. Saat ini, mitra pengemudi juga terlindungi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.
Stimulus Tambahan Jelang Lebaran
THR 2026 bukan satu-satunya instrumen kebijakan. Pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi tambahan.
Beberapa program yang diumumkan:
- Bantuan pangan senilai Rp14,9 triliun
- 10 kg beras
- 2 liter minyak goreng
- Menjangkau sekitar 35 juta keluarga
- Diskon dan stimulus transportasi senilai Rp911,16 miliar
- Kebijakan Work From Anywhere pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret
Airlangga optimistis kombinasi kebijakan ini mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi kuartal pertama.
“Kami berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama bisa lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya, dengan target di kisaran 5,5 hingga 5,6 persen,” ujarnya.
Pengawasan dan Posko Pengaduan THR 2026
Untuk memastikan kepatuhan, pemerintah meminta seluruh gubernur:
- Mengawasi perusahaan di wilayah masing-masing
- Membentuk posko satgas pelayanan dan konsultasi THR
- Mengintegrasikan layanan pengaduan melalui sistem resmi Kemnaker
Langkah ini penting untuk mencegah keterlambatan atau pelanggaran pembayaran.
THR 2026 Jadi Motor Konsumsi Nasional
THR 2026 cair penuh 100 persen bagi ASN dan wajib dibayar penuh bagi sektor swasta paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Ditambah BHR ojol dan berbagai stimulus tambahan, kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat.
Dengan kenaikan sekitar 10 persen dan peningkatan anggaran signifikan, THR 2026 diproyeksikan menjadi salah satu motor utama penggerak konsumsi nasional di awal tahun.
Jika implementasi berjalan sesuai aturan dan pengawasan efektif, kebijakan ini bukan hanya memastikan hak pekerja terpenuhi, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
