DOYANDUIT – Pemerintah memangkas target penerimaan dari cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) pada 2027 menjadi hanya Rp1,6 triliun. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding target Rp7,6 triliun yang sebelumnya pernah dipasang untuk 2026.
Penurunan hampir 79 persen itu memunculkan pertanyaan baru mengenai arah kebijakan cukai minuman manis yang selama beberapa tahun terakhir terus muncul dalam rencana pemerintah, namun belum juga diterapkan.
Di tengah kebutuhan penerimaan negara yang semakin besar, koreksi target sebesar ini dinilai bukan sekadar penyesuaian angka dalam dokumen APBN. Bagi banyak pelaku pasar dan pengamat ekonomi, perubahan tersebut menjadi sinyal bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan.
Target Penerimaan Turun Tajam
Dalam pembahasan RAPBN 2027 bersama DPR, pemerintah menetapkan target penerimaan cukai MBDK sebesar Rp1,6 triliun.
Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding target-target yang pernah ditetapkan sebelumnya.
Perkembangan Target Cukai MBDK
| Tahun | Target Penerimaan |
|---|---|
| 2024 | Rp4,38 triliun |
| 2025 | Rp3,8 triliun |
| 2026 | Rp7,6 triliun |
| 2027 | Rp1,6 triliun |
Jika dibandingkan target 2026, terjadi penurunan sekitar Rp6 triliun atau hampir 79 persen.
Menariknya, hingga kini pemerintah juga belum merealisasikan penerapan cukai MBDK meskipun target penerimaan telah beberapa kali dimasukkan dalam perencanaan anggaran.
Belum Masuk Hitungan RAPBN 2027
Sebelumnya pemerintah menyatakan penerapan cukai MBDK belum diperhitungkan dalam penyusunan target pendapatan negara tahun depan.
Artinya, meskipun target penerimaan masih dicantumkan, kebijakan tersebut belum menjadi komponen utama yang diandalkan dalam struktur penerimaan negara.
Situasi ini membuat arah kebijakan terlihat belum sepenuhnya final.
Dalam praktik penyusunan APBN, kondisi seperti ini biasanya menunjukkan masih adanya pembahasan mengenai desain kebijakan, ruang lingkup produk yang dikenakan cukai, hingga dampaknya terhadap industri dan masyarakat.
Mengapa Cukai Minuman Manis Terus Tertunda?
Di atas kertas, tujuan cukai MBDK relatif jelas.
Bukan semata untuk menambah penerimaan negara, tetapi juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap produk dengan kandungan gula tinggi.
Saat ini banyak negara telah menerapkan kebijakan serupa sebagai bagian dari strategi menekan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, dan gangguan metabolik lainnya.
Namun implementasinya tidak sesederhana menetapkan tarif cukai.
Ada sejumlah faktor yang masih menjadi pertimbangan pemerintah, antara lain:
- Kandungan gula dalam produk.
- Jenis minuman yang akan dikenakan cukai.
- Kesiapan industri makanan dan minuman.
- Sistem administrasi dan pengawasan.
- Dampak terhadap harga jual produk.
- Pengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Dalam beberapa kasus di negara lain, kebijakan cukai minuman manis juga membutuhkan masa transisi agar industri memiliki waktu untuk melakukan reformulasi produk.
Kredibilitas Kebijakan Mulai Disorot
Pemangkasan target yang sangat besar memunculkan kekhawatiran bahwa kebijakan ini kembali mengalami penundaan.
Bagi pelaku usaha, ketidakpastian yang berlangsung terlalu lama dapat menimbulkan kesulitan dalam menyusun strategi bisnis jangka panjang.
Sementara bagi investor, perubahan target yang berulang kali terjadi bisa menimbulkan persepsi bahwa pemerintah belum memiliki kepastian mengenai waktu implementasi.
Padahal dalam kebijakan fiskal, konsistensi sering kali sama pentingnya dengan substansi kebijakan itu sendiri.
Tanpa jadwal yang jelas, cukai MBDK berisiko hanya menjadi agenda yang terus muncul dalam dokumen anggaran tanpa benar-benar diterapkan.
Pemerintah Masih Membuka Opsi
Meski target penerimaan diturunkan drastis, pemerintah belum menutup peluang penerapan cukai MBDK.
Evaluasi masih dilakukan untuk menentukan desain yang dianggap paling sesuai dengan kondisi ekonomi nasional.
Salah satu aspek yang sedang dikaji adalah pengenaan tarif berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk.
Pendekatan ini dinilai lebih tepat sasaran karena dapat mendorong produsen mengurangi kandungan yang berisiko terhadap kesehatan tanpa harus membebani seluruh kategori produk secara merata.
Apa Dampaknya bagi Konsumen?
Untuk saat ini, konsumen belum akan merasakan perubahan langsung pada harga minuman berpemanis akibat kebijakan cukai.
Namun ketidakpastian tersebut membuat pelaku industri masih menunggu arah kebijakan pemerintah.
Jika nantinya diterapkan, dampaknya kemungkinan tidak hanya terlihat pada harga produk, tetapi juga pada inovasi formulasi minuman yang lebih rendah gula.
Di sejumlah negara, strategi tersebut terbukti mendorong produsen mengembangkan produk yang lebih sehat untuk menghindari tarif cukai yang lebih tinggi.
