DOYANDUIT – Impor sementara sering menjadi solusi bagi pelaku usaha yang membawa barang dari luar negeri untuk digunakan dalam jangka waktu terbatas. Namun, banyak yang masih bertanya: apakah barang sewa wajib menggunakan mekanisme impor sementara?
Berdasarkan ketentuan resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, status “sewa” tidak otomatis menentukan skema kepabeanan. Yang menjadi kunci adalah tujuan penggunaan dan rencana ekspor kembali barang tersebut.
Apakah Barang Sewa Wajib Impor Sementara?
Barang yang disewa tidak selalu harus diimpor dengan mekanisme impor sementara. Ketentuannya diatur dalam PMK Nomor 178/PMK.04/2017.
Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan:
“Impor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam Daerah Pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.”
Artinya, penentu utama bukan status kepemilikan atau sewa, melainkan niat sejak awal bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.
Syarat Barang Bisa Diimpor Sementara
Mengacu Pasal 2 ayat (1), barang hanya dapat diperlakukan sebagai impor sementara jika:
- Tidak habis dipakai
- Tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki
- Dapat diidentifikasi saat diekspor kembali
- Tujuan penggunaan jelas
- Ada bukti akan diekspor kembali (kontrak kerja atau leasing agreement)
Dalam praktiknya, berdasarkan pengamatan banyak importir, kontrak sewa menjadi dokumen penting untuk membuktikan rencana ekspor kembali.
Jika Tidak Menggunakan Impor Sementara, Apakah Jadi Impor Biasa?
Ya. Jika importir tidak mengajukan izin impor sementara, maka barang tersebut otomatis diperlakukan sebagai impor untuk dipakai.
Konsekuensinya, seluruh kewajiban kepabeanan berlaku penuh, meliputi:
- Bea Masuk
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor
- Pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan (lartas)
Pasal 2 ayat (1) PMK 178/PMK.04/2017 menegaskan bahwa impor sementara bersifat pilihan (fasilitas), bukan kewajiban.
Jika barang yang awalnya berstatus impor sementara tidak jadi diekspor kembali, Pasal 19 mengatur bahwa importir wajib:
- Mengajukan perubahan status menjadi impor untuk dipakai
- Melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor
- Membayar sanksi administrasi
Di titik ini, banyak pelaku usaha menyadari bahwa perencanaan sejak awal sangat penting agar tidak terkena beban tambahan.
Apakah Barang dengan HS Tidak Dibatasi Bisa Impor Sementara?
Bisa.
Pasal 2 ayat (4) PMK 178/PMK.04/2017 jo. PMK 106/PMK.04/2019 menyebutkan bahwa barang impor sementara tidak diberlakukan ketentuan barang dibatasi untuk diimpor.
Artinya:
- Meski kode HS tidak termasuk barang dibatasi
- Tetap dapat diajukan sebagai impor sementara
- Selama memenuhi persyaratan utama
Kewajiban Importir Impor Sementara
Jika disetujui, importir wajib:
- Mengajukan izin ke Kepala Kantor Pabean
- Menyerahkan jaminan (Pasal 7 dan 8)
- Mematuhi batas waktu maksimal 3 tahun
- Melakukan ekspor kembali sesuai ketentuan
Berdasarkan praktik di lapangan tahun 2026, pengajuan jaminan menjadi aspek yang sering membutuhkan perhatian ekstra karena nilai jaminan menyesuaikan potensi kewajiban bea masuk.
Apakah Semua Impor Sementara Mendapat Pembebasan Bea Masuk?
Tidak.
PMK 178/PMK.04/2017 mengatur dua skema fasilitas:
- Pembebasan Bea Masuk
- Keringanan Bea Masuk
Namun, pembebasan hanya diberikan untuk tujuan penggunaan tertentu.
Contoh Barang yang Mendapat Pembebasan Bea Masuk
- Barang untuk pameran, seminar, konferensi
- Barang penelitian dan tenaga ahli
- Barang pertunjukan umum atau olahraga
- Barang untuk penanggulangan bencana
- Barang proyek pemerintah dari pinjaman/hibah luar negeri
- Kapal wisata (yacht) asing
- Petikemas dan perlengkapannya
Sementara itu, barang impor sementara di luar daftar tersebut tetap dikenakan bea masuk, tetapi dengan skema keringanan.
Skema ini berbeda dengan impor biasa yang membayar penuh. Jadi, penting memahami kategori penggunaan sejak awal agar tidak salah perhitungan.
Sanksi Jika Tidak Diekspor Kembali
Impor sementara diberikan dengan asumsi barang akan kembali ke luar Daerah Pabean. Jika tidak dipenuhi, konsekuensinya jelas.
Pasal 19 menegaskan kewajiban perubahan status dan pelunasan kewajiban kepabeanan.
Selain itu, ada tindakan pengawasan berupa:
Penyegelan (Pasal 27)
- Bersifat sementara
- Maksimal 30 hari
- Untuk mengamankan barang
Penyegelan bukan syarat perubahan status. Importir tetap bisa mengajukan perubahan dan melunasi kewajiban.
Penegahan (Pasal 28)
Jika kewajiban tidak diselesaikan, barang dapat ditegah dan diproses sesuai ketentuan barang tidak dikuasai atau menjadi milik negara.
Dalam konteks kepatuhan, pendekatan kooperatif dan penyelesaian tepat waktu jauh lebih menguntungkan dibanding menunggu tindakan penegakan hukum.
Akses Dasar Hukum dan Layanan Informasi
Dasar hukum dapat diakses melalui:
- PMK Nomor 178/PMK.04/2017
- PMK Nomor 106/PMK.04/2019
Untuk konsultasi, tersedia Contact Center Bravo Bea Cukai 1500225 melalui:
- Website resmi Bea Cukai
- Media sosial @bravobeacukai
- Email resmi layanan
Jika Anda sering berurusan dengan fasilitas kepabeanan, memahami regulasi ini sejak awal akan membantu menghindari biaya tak terduga dan risiko sanksi administratif.
Impor sementara adalah fasilitas pilihan, bukan kewajiban. Barang sewa dapat menggunakan mekanisme ini jika sejak awal direncanakan untuk diekspor kembali dan memenuhi seluruh persyaratan.
Jika tidak, barang tersebut diperlakukan sebagai impor biasa dengan seluruh kewajiban bea masuk dan pajak impor.
