DOYANDUIT – Pendidikan perpajakan semakin penting di tengah upaya Indonesia meningkatkan rasio pajak dan memperkuat ekonomi negara.
Di banyak negara maju, kesadaran masyarakat terhadap pajak terbentuk oleh pemahaman yang baik tentang fungsi, manfaat, serta peran pajak dalam pembangunan.
Namun, berdasarkan pengamatan lembaga keuangan negara, tingkat literasi perpajakan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan sukarela.
Di tengah tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan sistem edukasi pajak berbasis digital melalui Coretax DJP. Layanan ini memungkinkan siapa pun untuk mengajukan permohonan edukasi pajak secara resmi, mudah, dan tanpa biaya.
Sebagaimana dijelaskan Fatikha Faradina, pegawai DJP melalui laman resmi pajak.go.id, pelayanan perpajakan terus berjalan mengikuti perkembangan teknologi sebagai bagian dari transformasi menuju era Society 5.0.
Mengapa Pendidikan Perpajakan Itu Penting?
Rasio pajak Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara yang tingkat pembangunannya sebanding. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman dasar mengenai pajak. Banyak masyarakat masih bertanya:
- Mengapa harus membayar pajak?
- Mengapa harus melapor pajak setiap tahun?
- Apa manfaat pajak bagi kehidupan sehari-hari?
Rendahnya minat baca serta keterbatasan akses edukasi membuat informasi pajak tidak tersalurkan dengan baik. Padahal, pajak adalah tulang punggung negara. Jalan umum, fasilitas kesehatan, pendidikan sampai infrastruktur digital dibangun menggunakan dana pajak.
Ketika masyarakat tidak memahami manfaat ini, muncul ketidakpercayaan, rasa enggan, dan perilaku menghindari pajak.
Menurut pengamatan banyak praktisi perpajakan, literasi pajak yang baik akan melahirkan tax morale, kesadaran moral membayar pajak secara sukarela karena merasa memiliki tanggung jawab pada negara.
Tax morale yang kuat menjadi fondasi terciptanya voluntary compliance, yaitu kepatuhan pajak tanpa perlu paksaan.
Jika literasi meningkat, beban penegakan hukum menurun, penerimaan negara naik, dan pembangunan berjalan lebih optimal.
Coretax DJP: Cara Mudah Mengajukan Edukasi Perpajakan
Untuk memperbaiki kondisi literasi pajak di Indonesia, DJP menyatukan berbagai layanan perpajakan dalam satu sistem bernama Coretax DJP. Melalui sistem ini, sekolah, kampus, komunitas, UMKM, hingga individu dapat mendaftarkan permohonan edukasi resmi secara daring.
Tidak ada biaya. Tidak perlu datang ke kantor pajak. Semua bisa dilakukan dari ponsel.
“Kini, sekolah, kampus, komunitas, bahkan individu bisa mengakses layanan edukasi pajak cukup lewat genggaman tangan melalui laman Coretax DJP di laman coretaxdjp.pajak.go.id.,” ujar Fatikha Faradina dalam laman pajak.go.id.
Layanan ini terbuka bagi masyarakat umum, termasuk:
- Penyuluhan dan sosialisasi pajak
- Pelatihan pengisian SPT
- Seminar perpajakan
- Kelas pajak untuk UMKM
- Edukasi kebijakan dan peraturan terbaru
Melalui pendekatan tersebut, edukasi pajak tidak lagi hanya berupa sosialisasi formal, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Cara Mengajukan Permohonan Edukasi Pajak di Coretax DJP
Berikut langkah-langkah pengajuan permohonan edukasi pajak:
- Login ke akun Coretax DJP melalui situs coretaxdjp.pajak.go.id.
- Masuk ke menu Layanan Wajib Pajak.
- Pilih Layanan Edukasi Perpajakan.
- Klik Penyampaian Permohonan Edukasi.
- Isi Formulir Permohonan Edukasi Perpajakan dengan data lengkap dan benar.
- Pilih jenis layanan edukasi:
- Narasumber
- Pelatihan pihak ketiga
- Pendampingan pihak ketiga
- Uji pemeringkatan pihak ketiga
- Centang pernyataan “Edukasi ini bukan untuk kepentingan komersial atau mencari keuntungan.”
- Klik Simpan dan pantau proses melalui menu Daftar Permohonan Edukasi.
Setelah itu, kantor pajak akan menindaklanjuti sesuai ketentuan. Proses ini transparan karena perkembangan permohonan bisa dipantau secara berkala.
Materi edukasi pun fleksibel, mulai dari pengenalan pajak untuk pelajar, pelatihan untuk karyawan perusahaan, hingga kelas pajak lanjutan untuk pelaku UMKM.
Edukasi Pajak Bukan Sekadar Angka dan Aturan
Pendidikan perpajakan bukan hanya soal hitungan, tarif, atau regulasi. Ini adalah proses membangun kepercayaan.
Masyarakat yang paham pajak akan lebih percaya bahwa kontribusi mereka dipakai untuk membangun negeri. Kepercayaan ini menciptakan rasa memiliki terhadap negara dan mendekatkan hubungan antara warga dan pemerintah.
Mohammad Hatta, Bapak Proklamator yang juga dikenal sebagai tokoh pendidikan nasional, pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah alat yang ampuh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menanamkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam konteks pajak, pernyataan ini sangat relevan.
Pendidikan membuat pajak bukan lagi kewajiban berat, tetapi bagian dari kontribusi bersama.
Dampak Jangka Panjang Pendidikan Perpajakan
Jika literasi pajak meningkat, manfaatnya dirasakan semua pihak:
Untuk masyarakat:
- Lebih memahami hak dan kewajiban pajak
- Tidak mudah terjebak hoaks atau misinformasi
- Punya pengalaman positif berinteraksi dengan negara
Untuk negara:
- Penerimaan pajak meningkat
- Pembangunan berjalan lebih cepat
- Ketergantungan pada utang bisa ditekan
Untuk pelaku usaha:
- Menghindari sanksi akibat kesalahan pelaporan
- Lebih mudah mengakses fasilitas perpajakan resmi
- Memahami insentif dan aturan terbaru
Berdasarkan tren 2025, banyak pelaku usaha kecil yang mulai mengakses kelas pajak digital untuk memahami aturan PPN dan PPh UMKM. Ini menunjukkan bahwa edukasi yang mudah dan terbuka akan mendorong kepatuhan secara alami.
Kesimpulan
Pendidikan perpajakan menjadi jembatan penting untuk membentuk masyarakat sadar pajak, meningkatkan tax morale, dan mendorong kepatuhan sukarela. Melalui Coretax DJP, edukasi pajak kini lebih mudah diakses, gratis, dan bisa diajukan siapa saja secara resmi.
Dengan memahami manfaat dan peran pajak, kamu bisa mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas serta berkontribusi pada pembangunan negara. Edukasi yang baik bukan hanya mengubah pengetahuan, tetapi juga membangun kepercayaan.
