DOYANDUIT – Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh pihak penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah marketplace.
Aturan ini menjadi sorotan karena secara langsung menyentuh aktivitas perdagangan online yang semakin berkembang pesat di Indonesia.
Namun, penting ditekankan bahwa PMK ini bukanlah penambahan jenis pajak baru. Sebaliknya, aturan ini hanya mengubah mekanisme pemungutan pajak yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh wajib pajak, kini dilakukan secara otomatis oleh pihak marketplace.
Dilansir dari Channel Telegram FAQ Coretax, berikut ini poin penting PMK Nomor 37 Tahun 2025 yang perlu dicermati pelaku UMKM:
Poin Penting PMK 37/2025 yang Perlu Dipahami Pelaku UMKM
1. Bukan Pajak Baru, Hanya Cara Bayarnya yang Berubah
Salah satu kekhawatiran utama para pelaku UMKM adalah munculnya kewajiban pajak baru. Padahal, yang terjadi hanyalah perubahan mekanisme.
Jika sebelumnya pedagang membayar PPh secara mandiri, kini marketplace akan langsung memotong PPh Pasal 22 dari transaksi yang dilakukan.
Artinya, proses pembayaran pajak menjadi lebih otomatis dan terintegrasi, tanpa perlu repot menghitung dan menyetor sendiri.
2. UMKM Tetap Bebas Pajak Jika Omzet Tidak Lebih dari Rp500 Juta per Tahun
Bagi pedagang orang pribadi yang omzet tahunannya tidak melebihi Rp500 juta, tidak akan dipungut PPh Pasal 22, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dalam PMK 37/2025.
Hal ini menjadi kabar baik bagi pelaku usaha mikro yang masih dalam tahap awal mengembangkan bisnisnya.
3. Transparansi dan Keadilan Perpajakan
PMK ini juga bertujuan untuk menyamakan perlakuan pajak antara pedagang online dan offline. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena “shadow economy” atau ekonomi tak terlihat menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaring penerimaan pajak dari aktivitas digital.
Melalui pemungutan otomatis, pengawasan menjadi lebih efektif, dan peluang untuk menghindari pajak menjadi lebih kecil.
4. Dukungan Marketplace untuk Implementasi
Sejumlah marketplace besar di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak telah menyatakan siap untuk mematuhi aturan ini. Mereka akan menyediakan fitur otomatisasi pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 dalam sistem mereka.
Download PMK 37/2025 dan Cermati Contoh Kasusnya
Bagi Anda yang ingin mempelajari langsung isi aturan tersebut, PMK 37 Tahun 2025 dapat diunduh melalui link berikut. Di dalamnya telah tersedia contoh perhitungan dan ilustrasi kasus agar pelaku usaha lebih mudah memahami skema pemungutan.
Berikut link unduh PMK 37/2025 (format PDF):
PMK-37 Tahun 2025 dengan Contoh Kasus 3.2
UMKM Tak Perlu Panik, Sistem Jadi Lebih Praktis dan Transparan
Melalui PMK 37/2025, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak sektor digital, khususnya marketplace.
Tidak ada pungutan pajak tambahan, hanya perubahan mekanisme yang lebih otomatis dan praktis. Bagi pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun, pajak tetap tidak dipungut.
Dengan sistem ini, diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan, penguatan basis pajak, serta penutupan celah ekonomi bayangan yang selama ini sulit diawasi.
