DOYANDUIT – Pemerintah terus berupaya menata tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang selama ini bekerja sebagai pegawai honorer. Salah satu langkah terbaru adalah diperkenalkannya skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, yang diatur melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025.
Skema ini dirancang untuk memberikan kepastian status hukum dan perlindungan kerja bagi tenaga honorer, meskipun jam kerja mereka tidak penuh seperti ASN reguler.
PPPK paruh waktu hanya diwajibkan bekerja sekitar 4 jam per hari atau sekitar 18–19 jam per minggu. Beban kerja ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi dan kemampuan anggaran pemerintah daerah maupun pusat.
Kehadiran PPPK paruh waktu juga dimaksudkan untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer yang sudah lama menjadi isu nasional, terutama bagi mereka yang telah mengikuti seleksi CPNS atau PPPK tahun 2024 namun belum berhasil lulus.
Dalam KepmenPANRB No. 16/2025 disebutkan:
“PPPK Paruh Waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.”
Perbedaan PPPK Paruh Waktu dan PPPK Reguler
Berbeda dari PPPK reguler yang bekerja penuh waktu, PPPK paruh waktu memiliki beberapa karakteristik khusus, antara lain:
1. Jam Kerja Lebih Fleksibel
PPPK paruh waktu hanya bekerja rata-rata 4 jam per hari, sehingga cocok untuk posisi yang tidak membutuhkan kehadiran penuh atau beban kerja berat.
Contoh posisi yang dapat menggunakan skema ini adalah guru non-ASN di daerah tertentu, tenaga administrasi, atau petugas teknis yang bekerja berdasarkan kebutuhan proyek.
2. Masa Kontrak Satu Tahun
PPPK paruh waktu diberikan kontrak kerja selama satu tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun. Jika menunjukkan kinerja yang baik, pegawai ini berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu dengan gaji dan tunjangan yang lebih tinggi.
3. Gaji Ditentukan Secara Proporsional
Berbeda dari PNS dan PPPK penuh waktu yang gajinya berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, gaji PPPK paruh waktu dihitung proporsional berdasarkan jam kerja.
Namun, besaran gaji minimal ditetapkan tidak boleh lebih rendah dari:
- Penghasilan terakhir saat masih menjadi pegawai honorer, atau
- Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai lokasi penugasan.
Rincian Gaji PPPK Paruh Waktu
Penetapan gaji PPPK paruh waktu sangat bergantung pada UMK daerah masing-masing. Berikut gambaran UMK 2025 di beberapa kota dan kabupaten yang bisa menjadi acuan:
Jawa Barat
-
UMP Jawa Barat 2025: Rp 2.191.238
-
Kota Bekasi: Rp 5.690.752,95
-
Kabupaten Karawang: Rp 5.599.593,21
-
Kabupaten Bekasi: Rp 5.558.515,10
-
Kabupaten Purwakarta: Rp 4.792.252,92
-
Kabupaten Subang: Rp 3.508.626,53
-
Kota Depok: Rp 5.195.721,78
-
Kota Bogor: Rp 5.126.897,22
-
Kabupaten Bogor: Rp 4.877.211,17
-
Kabupaten Sukabumi: Rp 3.604.482,92
-
Kabupaten Cianjur: Rp 3.104.583,63
-
Kota Sukabumi: Rp 3.018.634,94
-
Kota Bandung: Rp 4.482.914,09
-
Kota Cimahi: Rp 3.863.692
-
Kabupaten Bandung Barat: Rp 3.736.741
-
Kabupaten Bandung: Rp 3.757.284,86
-
Kabupaten Sumedang: Rp 3.732.088,02
-
Kabupaten Indramayu: Rp 2.794.237
-
Kota Cirebon: Rp 2.697.685,47
-
Kabupaten Cirebon: Rp 2.681.382,45
-
Kabupaten Majalengka: Rp 2.404.632,62
-
Kabupaten Kuningan: Rp 2.209.519,29
-
Kota Tasikmalaya: Rp 2.801.962,82
-
Kabupaten Tasikmalaya: Rp 2.699.992,26
-
Kabupaten Garut: Rp 2.328.555,41
-
Kabupaten Ciamis: Rp 2.225.279,16
-
Kabupaten Pangandaran: Rp 2.221.724,19
-
Kota Banjar: Rp 2.204.754,48
Jawa Tengah
-
UMP Jawa Tengah 2025: Rp 2.169.349
-
Kota Semarang: Rp 3.454.827
-
Kabupaten Demak: Rp 2.940.716
-
Kabupaten Kendal: Rp 2.783.455,25
-
Kabupaten Semarang: Rp 2.750.136
-
Kabupaten Kudus: Rp 2.680.485,72
-
Kabupaten Cilacap: Rp 2.640.248
-
Kabupaten Jepara: Rp 2.610.224
-
Kota Pekalongan: Rp 2.545.138
-
Kabupaten Batang: Rp 2.534.383
-
Kota Salatiga: Rp 2.533.583
-
Kabupaten Pekalongan: Rp 2.486.653,59
-
Kabupaten Magelang: Rp 2.467.488
-
Kabupaten Karanganyar: Rp 2.437.110
-
Kota Surakarta (Solo): Rp 2.416.560
-
Kabupaten Boyolali: Rp 2.396.598
-
Kabupaten Klaten: Rp 2.389.822,78
-
Kota Tegal: Rp 2.376.683,82
-
Kabupaten Sukoharjo: Rp 2.359.488
-
Kabupaten Banyumas: Rp 2.338.410
-
Kabupaten Purbalingga: Rp 2.338.283,12
-
Kabupaten Tegal: Rp 2.333.586,46
-
Kabupaten Pati: Rp 2.332.350
-
Kabupaten Wonosobo: Rp 2.299.521,38
-
Kabupaten Pemalang: Rp 2.296.140
-
Kota Magelang: Rp 2.281.230
-
Kabupaten Purworejo: Rp 2.265.937,67
-
Kabupaten Kebumen: Rp 2.259.873,55
-
Kabupaten Grobogan: Rp 2.254.090
-
Kabupaten Temanggung: Rp 2.246.850
-
Kabupaten Brebes: Rp 2.239.801,50
-
Kabupaten Blora: Rp 2.238.430,85
-
Kabupaten Rembang: Rp 2.236.168,78
-
Kabupaten Sragen: Rp 2.182.200
-
Kabupaten Wonogiri: Rp 2.180.587,50
-
Kabupaten Banjarnegara: Rp 2.170.475,32
Jawa Timur
-
UMP Jawa Timur 2025: Rp 2.305.985
-
Kota Surabaya: Rp 4.961.753
-
Kabupaten Gresik: Rp 4.874.133
-
Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.870.511
-
Kabupaten Pasuruan: Rp 4.866.890
-
Kabupaten Mojokerto: Rp 4.856.026
-
Kabupaten Malang: Rp 3.553.530
-
Kota Malang: Rp 3.507.693
-
Kota Batu: Rp 3.360.466
-
Kota Pasuruan: Rp 3.358.557
-
Kabupaten Jombang: Rp 3.137.004
-
Kabupaten Tuban: Rp 3.050.400
-
Kota Mojokerto: Rp 3.031.000
-
Kabupaten Lamongan: Rp 3.012.164
-
Kabupaten Probolinggo: Rp 2.989.407
-
Kota Probolinggo: Rp 2.876.657
-
Kabupaten Jember: Rp 2.838.642
-
Kabupaten Banyuwangi: Rp 2.810.139
-
Kota Kediri: Rp 2.572.361
-
Kabupaten Bojonegoro: Rp 2.525.132
-
Kabupaten Kediri: Rp 2.492.811
-
Kota Blitar: Rp 2.481.450
-
Kabupaten Tulungagung: Rp 2.470.800
-
Kabupaten Lumajang: Rp 2.429.764
-
Kota Madiun: Rp 2.422.105
-
Kabupaten Blitar: Rp 2.413.974
-
Kabupaten Magetan: Rp 2.406.719
-
Kabupaten Sumenep: Rp 2.406.551
-
Kabupaten Nganjuk: Rp 2.405.255
-
Kabupaten Ponorogo: Rp 2.402.959
-
Kabupaten Madiun: Rp 2.400.321
-
Kabupaten Ngawi: Rp 2.397.928
-
Kabupaten Bangkalan: Rp 2.397.550
-
Kabupaten Trenggalek: Rp 2.378.784
-
Kabupaten Pamekasan: Rp 2.376.614
-
Kabupaten Pacitan: Rp 2.364.287
-
Kabupaten Bondowoso: Rp 2.347.359
-
Kabupaten Sampang: Rp 2.335.661
-
Kabupaten Situbondo: Rp 2.335.209
Jika seorang PPPK paruh waktu bertugas di Surabaya, maka gaji minimal yang diterima tidak boleh kurang dari Rp 4,96 juta. Meski bekerja paruh waktu, ketentuan ini melindungi pegawai agar tidak mengalami penurunan penghasilan selama masa transisi dari status honorer.
Bagi PPPK penuh waktu, gaji pokok diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:
- Golongan V (lulusan SMA sederajat): Rp 2,51 juta – Rp 4,18 juta
- Golongan VII (lulusan D3): Rp 2,85 juta – Rp 4,55 juta
- Golongan IX (lulusan S1/D4): Rp 3,20 juta – Rp 5,26 juta
Selain gaji pokok, PPPK juga berhak menerima tunjangan dan THR, yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.
Sumber Pendanaan dan Peluang Pengangkatan
Pendanaan untuk gaji PPPK paruh waktu tidak selalu berasal dari belanja pegawai, tetapi dapat menggunakan pos anggaran lain sesuai kebijakan pemerintah daerah atau kementerian terkait.
Langkah ini memberikan fleksibilitas bagi daerah yang memiliki keterbatasan anggaran namun tetap ingin menyelesaikan penataan tenaga honorer.
Pegawai yang berkinerja baik dan menunjukkan dedikasi dapat diusulkan menjadi PPPK penuh waktu. Dengan status tersebut, hak-hak pegawai akan meningkat, termasuk gaji, tunjangan, dan perlindungan hukum yang lebih komprehensif.
Dampak Bagi Tenaga Honorer dan Pemerintah Daerah
Penerapan skema PPPK paruh waktu diperkirakan membawa dampak positif, terutama bagi tenaga honorer yang selama ini tidak memiliki kejelasan status. Dengan adanya kontrak kerja resmi, mereka mendapatkan:
- Kepastian hukum sebagai ASN.
- Perlindungan ketenagakerjaan, termasuk jaminan sosial dan tunjangan dasar.
- Akses peluang karier yang lebih jelas, termasuk promosi menjadi PPPK penuh waktu.
Bagi pemerintah daerah, skema ini menjadi solusi transisi yang efisien. Jam kerja yang fleksibel memungkinkan alokasi anggaran yang lebih terukur, sambil tetap mempertahankan layanan publik yang berkualitas.
