DOYANDUIT – Bagi Anda yang berprofesi sebagai pekerja bebas seperti agen properti, notaris, arsitek, atau konsultan, dan tidak menyelenggarakan pembukuan, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan penghitungan penghasilan melalui skema Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).
Artikel ini akan membahas contoh penghitungan PPh terutang tahun 2025 menggunakan NPPN secara lengkap dan mudah dipahami.
Contoh Kasus: Perhitungan Pajak Pekerjaan Bebas dengan NPPN
Profil Wajib Pajak
- Nama: Rizky Pradana
- Jenis Penghasilan: Agen Properti
- Wilayah Domisili: 10 Ibu Kota Provinsi
- Kode KLU: 68202 – Jasa Perantara Jual Beli Properti
- Omzet Tahun 2025: Rp600.000.000
- Status PTKP: K/0 (Kawin tanpa tanggungan)
- Metode Pencatatan: Menggunakan NPPN, telah menyampaikan pemberitahuan ke KPP, dan tidak menyelenggarakan pembukuan.
Rumus Dasar Penghitungan PPh
PPh Terutang = Tarif Pasal 17 × Penghasilan Kena Pajak
Dengan rincian:
Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto – PTKP
Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto × Norma
Langkah-langkah Perhitungan PPh Terutang
1. Melakukan Pencatatan Omzet
Rizky mencatat omzet atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas sebagai agen properti setiap bulan. Total penghasilan bruto (omzet) dalam satu tahun adalah:
Rp600.000.000
2, Menentukan Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Berdasarkan Lampiran PER-17/PJ/2015, untuk KLU 68202 (Jasa Perantara Properti) dan wilayah 10 Ibu Kota Provinsi di Pulau Jawa, norma ditetapkan sebesar 40%.
3. Menghitung Penghasilan Neto
Penghasilan Neto = Omzet × Norma
= Rp600.000.000 × 40%
= Rp240.000.000
4. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Status PTKP Rizky adalah K/0 (kawin tanpa tanggungan). Berdasarkan ketentuan PTKP tahun 2025:
PTKP K/0 = Rp58.500.000
PKP = Penghasilan Neto – PTKP
= Rp240.000.000 – Rp58.500.000
= Rp181.500.000
5. Menghitung PPh Terutang dengan Tarif Pasal 17
Tarif Pasal 17 (Orang Pribadi):
- Penghasilan sampai Rp60 juta → 5%
- Rp60 juta – Rp250 juta → 15%
5% × Rp60.000.000 = Rp3.000.000
15% × Rp121.500.000 = Rp18.225.000
Total PPh Terutang = Rp21.225.000
Catatan Tambahan: PPh Final UMKM Tidak Berlaku Bersamaan dengan NPPN
Jika Rizky juga memiliki usaha lain, misalnya usaha warung makan dengan omzet Rp1,5 miliar dan masih menggunakan PPh Final UMKM 0,5%, maka penghitungan pajaknya sebagai berikut:
(Rp1.500.000.000 – Rp500.000.000) × 0,5% = Rp5.000.000
Namun, perlu diingat:
- Wajib Pajak tidak dapat menggabungkan metode NPPN dengan pembukuan atau tarif final untuk kegiatan usaha yang sama.
- PPh Final 0,5% tidak memperkenankan pengkreditan pajak dan tidak dapat digabungkan dengan skema norma (NPPN).
Kesimpulan
Penghitungan PPh menggunakan NPPN memberikan kemudahan bagi Anda yang belum mampu atau belum wajib menyelenggarakan pembukuan.
Cukup dengan mencatat omzet dan mengacu pada norma yang berlaku, Anda dapat menghitung PPh secara sah dan efisien.
Namun, pastikan Anda telah memberikan pemberitahuan ke KPP dan memilih metode ini secara konsisten setiap tahun pajak.
