
DOYANDUIT – Indonesia sedang menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif, harga komoditas dunia belum sepenuhnya stabil, dan konflik geopolitik global masih menjadi sumber ketidakpastian.
Namun, mantan Menteri Keuangan sekaligus ekonom senior, Chatib Basri, melihat situasinya tidak sesuram yang banyak dibayangkan.
Di tengah derasnya sentimen negatif yang beredar, ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi tidak bisa dinilai hanya dari pergerakan pasar dalam jangka pendek. Ada fondasi yang masih bekerja dan perlu dilihat secara lebih utuh.
Pandangan tersebut menjadi relevan ketika pemerintah memaparkan arah kebijakan fiskal dan asumsi ekonomi makro 2027 yang diposisikan sebagai tahap transisi menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Meski terdengar ambisius, pemerintah menilai target tersebut masih realistis jika mesin-mesin pertumbuhan mampu dijaga.
Sentimen Negatif Belum Tentu Mencerminkan Kondisi Sebenarnya
Belakangan ini, publik cukup mudah terseret kekhawatiran. Rupiah melemah sedikit, pasar saham terkoreksi, lalu muncul kesimpulan bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja.
Padahal, menurut Chatib Basri, sentimen pasar sering bergerak lebih cepat dibanding fundamental ekonomi.
“Yang sering terjadi, sentimen pasar bergerak lebih cepat daripada fundamental ekonomi. Karena itu kita perlu melihat data secara utuh, bukan hanya bereaksi terhadap gejolak jangka pendek,” kata Chatib Basri.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa ekonomi tidak hanya soal persepsi. Ada berbagai indikator yang perlu dibaca bersamaan.
Konsumsi rumah tangga masih berjalan. Aktivitas produksi tetap berlangsung. Investasi memang melambat di beberapa sektor, tetapi belum menunjukkan pelemahan yang ekstrem.
Di lapangan, banyak pelaku usaha mengaku masyarakat tetap berbelanja, hanya saja lebih selektif dalam mengatur pengeluaran.
Pemerintah Bidik Pertumbuhan 5,8–6,5 Persen pada 2027
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi utama. Fokusnya bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, tetapi memastikan dampaknya terasa bagi masyarakat.
Sinkronisasi Fiskal dan Moneter
Pemerintah menekankan pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.
Tujuannya meliputi:
- menjaga stabilitas ekonomi,
- mengendalikan inflasi,
- menciptakan kepastian pasar,
- mengurangi risiko gejolak keuangan.
Di tengah ketidakpastian global, koordinasi semacam ini menjadi faktor penting agar kebijakan tidak saling bertabrakan.
Investasi Berkualitas Jadi Prioritas
Investasi tetap menjadi mesin pertumbuhan.
Namun, pemerintah kini lebih selektif dengan mendorong investasi yang:
- berorientasi ekspor,
- memiliki nilai tambah tinggi,
- memperkuat rantai pasok global,
- menyerap tenaga kerja berketerampilan tinggi,
- memberikan dampak jangka panjang.
Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma. Bukan lagi mengejar investasi sebanyak mungkin, melainkan investasi yang benar-benar produktif.
Menjaga Daya Beli Masyarakat
Konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
Karena itu, pemerintah berupaya menjaga daya beli melalui:
- efektivitas perlindungan sosial,
- stabilitas harga pangan,
- pengendalian inflasi,
- perluasan kesempatan kerja.
Pengalaman selama beberapa periode perlambatan ekonomi menunjukkan bahwa pasar domestik Indonesia sering kali menjadi penyelamat ketika permintaan global melemah.
Program Prioritas Diharapkan Menciptakan Efek Berganda
Pemerintah juga mengandalkan berbagai program prioritas agar aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat.
Beberapa program yang disorot antara lain:
- Makan Bergizi Gratis,
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,
- Sekolah Rakyat.
Ketiga program tersebut diharapkan mampu menciptakan multiplier effect yang luas. Meski demikian, tantangan sesungguhnya terletak pada pelaksanaan.
Banyak program pemerintah yang sebenarnya memiliki desain baik, tetapi hasilnya tidak maksimal karena implementasi di lapangan belum berjalan optimal.
Bagian inilah yang akan menentukan apakah target pertumbuhan hanya menjadi angka di atas kertas atau benar-benar dirasakan masyarakat.
Asumsi Makro Ekonomi 2027
Berikut asumsi ekonomi yang digunakan pemerintah dalam penyusunan kebijakan fiskal 2027.
| Indikator | Target 2027 |
|---|---|
| Pertumbuhan ekonomi | 5,8%–6,5% |
| Inflasi | 1,5%–3,5% |
| Nilai tukar rupiah | Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS |
| Suku bunga SBN 10 tahun | 6,6%–7,3% |
| Harga minyak ICP | US$70–US$95 per barel |
| Defisit APBN | 1,8%–2,4% PDB |
Target-target tersebut menunjukkan pemerintah masih memiliki optimisme terhadap prospek ekonomi nasional, meskipun ruang geraknya tetap dipengaruhi perkembangan global.
Kepercayaan Menjadi Faktor yang Sering Terlupakan
Bagi Chatib Basri, ada satu aspek penting yang kerap luput dari diskusi ekonomi: kepercayaan.
Investor tidak hanya melihat angka pertumbuhan atau besaran defisit. Mereka juga memperhatikan konsistensi kebijakan dan kemampuan pemerintah dalam mengelola risiko.
“Yang harus dilakukan termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah,” ujar Chatib Basri usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Kepercayaan publik memiliki efek nyata terhadap perekonomian. Ketika pelaku usaha percaya terhadap arah kebijakan, mereka lebih berani berekspansi.
Saat masyarakat merasa kondisi terkendali, konsumsi tetap berjalan. Sebaliknya, jika rasa percaya hilang, perlambatan bisa terjadi lebih cepat karena semua pihak memilih menahan diri.
Tantangan yang Tetap Harus Diwaspadai
Optimisme tentu bukan alasan untuk lengah.
Masih ada sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, antara lain:
- ketegangan geopolitik global,
- imported inflation,
- lonjakan harga minyak dunia,
- perlambatan negara mitra dagang,
- volatilitas arus modal asing.
Dalam beberapa kasus, sentimen negatif memang dapat memicu kepanikan berlebihan.
Karena itu, membaca kondisi ekonomi membutuhkan perspektif yang lebih luas daripada sekadar melihat pergerakan IHSG atau rupiah dalam hitungan hari.
Delapan Prioritas APBN 2027
Kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendukung delapan program prioritas nasional, yaitu:
- Kedaulatan pangan.
- Kemandirian energi dan air.
- Pendidikan.
- Kesehatan.
- Hilirisasi dan industrialisasi.
- Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.
- Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa.
- Penurunan kemiskinan.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat sektor pendukung seperti digitalisasi, tata kelola pemerintahan, pertahanan, penegakan hukum, dan diplomasi ekonomi.
Ekonomi Indonesia memang sedang diuji oleh berbagai tekanan global. Namun, seperti diingatkan Chatib Basri, kondisi tersebut tidak otomatis berarti fondasi ekonomi nasional rapuh.
Pasar domestik yang besar, inflasi yang relatif terkendali, APBN yang masih berfungsi sebagai shock absorber, serta berbagai program prioritas menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan.
Pada akhirnya, ekonomi bukan sekadar kumpulan angka statistik. Ia juga dibangun oleh ekspektasi dan kepercayaan.
Ketika masyarakat percaya, pelaku usaha tetap bergerak, dan investor masih melihat peluang, optimisme memiliki ruang untuk tumbuh.
Dan mungkin di situlah pesan terpenting dari pandangan Chatib Basri: Indonesia memang menghadapi tantangan besar, tetapi situasinya belum seburuk yang dibayangkan banyak orang.