DOYANDUIT – Bagi PPPK dengan jabatan Penata Layanan Operasional, penyusunan SKP Penata Layanan Operasional PPPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama penilaian kinerja sepanjang tahun.
Terlebih bagi PPPK yang menerima SK per 1 Oktober 2025, pengisian SKP dan e-Kinerja di sistem ASN Digital langsung terhubung dengan penilaian Triwulan IV (TB4) dan periode final tahunan.
Berdasarkan praktik di lapangan, banyak PPPK masih bingung menentukan Rencana Hasil Kerja (RHK), memilih pendekatan kuantitatif, hingga menetapkan target kuantitas dan kualitas yang realistis namun tetap sesuai regulasi.
Padahal, ketepatan pengisian SKP sejak awal sangat berpengaruh pada akuntabilitas kinerja dan penilaian atasan.
Dasar Regulasi dan Pendekatan SKP
Menurut PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022, penyusunan SKP untuk pejabat administrasi dan fungsional menggunakan pendekatan hasil kerja yang terukur, objektif, dan akuntabel. Dalam praktiknya, pendekatan kuantitatif menjadi pilihan paling aman karena:
- Target dinyatakan dalam angka (jumlah dokumen, kegiatan, atau laporan)
- Mudah dievaluasi secara periodik
- Meminimalkan subjektivitas penilaian atasan
- Selaras dengan prinsip manajemen kinerja berbasis hasil
Pendekatan ini juga direkomendasikan dalam pengisian e-Kinerja di ASN Digital, khususnya untuk jabatan teknis-administratif seperti Penata Layanan Operasional.
Tugas Pokok Penata Layanan Operasional PPPK
Secara umum, ruang lingkup tugas jabatan ini meliputi:
- Pengelolaan administrasi persuratan (surat masuk dan keluar)
- Pengarsipan dokumen dan data
- Pengolahan dan penyusunan laporan
- Pengelolaan data kepegawaian
- Dukungan teknis operasional layanan publik
Dalam konteks sekolah atau satuan kerja pendidikan, peran ini juga mencakup dukungan perencanaan, pemeliharaan sarana, serta administrasi keuangan dan barang.
Contoh RHK SKP Penata Layanan Operasional
1. RHK dari Intervensi Pimpinan
Contoh RHK yang diturunkan dari kepala satuan kerja:
“Tersusunnya dokumen perencanaan satuan pendidikan sesuai standar untuk mendukung mutu layanan pendidikan.”
RHK ini kemudian diturunkan menjadi RHK individu, misalnya:
RHK Individu:
“Terlaksananya pengumpulan dan pengarsipan usulan perencanaan dan pemeliharaan sarana prasarana.”
Indikator Kinerja:
- Kuantitas: Jumlah dokumen usulan
- Kualitas: Persentase ketepatan dan kelengkapan dokumen
Target:
- Jika SPMT mulai November 2025 (TB4):
- Kuantitas: 1 dokumen
- Kualitas: 100%
- Jika SKP penuh tahun 2026:
- Kuantitas: 2–4 dokumen per tahun
- Kualitas: 100%
2. RHK Bidang Pengadaan atau Administrasi Barang
Contoh lain untuk staf yang menangani pembelian:
RHK:
“Terlaksananya penandatanganan dan verifikasi kuitansi pengadaan barang.”
Indikator:
- Kuantitas: Jumlah transaksi yang diverifikasi
- Kualitas: Persentase ketepatan administrasi
Target Tahunan (2026):
- Kuantitas: 12 kegiatan
- Kualitas: 100%
Jika hanya berlaku sejak SPMT di TB4:
- Kuantitas: 2 kegiatan
- Kualitas: 100%
Pengisian SKP di ASN Digital
Langkah umum yang dilakukan:
- Login ke ASN Digital
- Masuk ke menu Layanan Individu → Kinerja
- Tambah Periode SKP Tahunan
- Verifikasi:
- Data kepegawaian
- Atasan penilai
- Periode penilaian
- Tentukan:
- RHK pimpinan yang diintervensi
- RHK individu
- Indikator kuantitas dan kualitas
- Target sesuai masa kerja (SPMT)
Perlu dipahami bahwa SKP bersifat tahunan, sedangkan penilaian realisasi dilakukan per triwulan (TB1–TB4) dan periode final.
Pengisian E-Kinerja TB4 dan Bukti Dukung
Untuk PPPK dengan SPMT di Oktober–November 2025, penilaian pertama dilakukan di TB4 dengan langkah:
- Menambahkan periode penilaian TB4 (1 Oktober–31 Desember)
- Mengisi rencana aksi
- Mengunggah bukti dukung, seperti:
- Scan laporan
- Foto arsip
- Dokumen administrasi
- Buku mutasi atau kuitansi
- Menautkan bukti melalui penyimpanan daring resmi instansi
Realisasi yang diinput harus sesuai porsi waktu kerja. Jika target tahunan 4 kegiatan, maka realisasi TB4 hanya mencerminkan 2 kegiatan dengan persentase capaian 50% secara proporsional.
Seorang pejabat pembina kepegawaian pernah menegaskan:
“Penilaian kinerja ASN harus berbasis bukti kerja nyata, bukan sekadar asumsi. Dokumen pendukung menjadi dasar objektivitas penilaian.”
Penilaian Kualitas dan Feedback Atasan
Aspek kualitas hampir selalu ditargetkan 100% karena menyangkut ketepatan prosedur. Nilai di bawah itu menandakan pekerjaan belum sesuai standar.
Setelah bukti diverifikasi, atasan akan memberikan umpan balik perilaku kerja. Persetujuan atasan dengan indikator positif menjadi kunci agar nilai kinerja tidak terkoreksi di akhir periode.
Periode Final Tahunan
Selain TB4, PPPK tetap wajib mengisi periode final. Untuk SKP penuh satu tahun, seluruh bukti dari TB1 hingga TB4 digabungkan sebagai dasar penilaian akhir. Tahap ini sering luput, padahal menjadi rekap utama nilai kinerja tahunan.
Penyusunan SKP Penata Layanan Operasional PPPK harus berangkat dari pemahaman tugas jabatan, pendekatan kuantitatif, serta penyesuaian masa kerja berdasarkan SPMT.
Dengan RHK yang jelas, indikator terukur, dan bukti dukung yang lengkap, proses e-Kinerja di ASN Digital menjadi lebih mudah, objektif, dan aman secara audit.
Bagi PPPK baru, memahami alur sejak TB4 hingga periode final akan sangat membantu menghindari kesalahan teknis. Sementara bagi yang sudah berpengalaman, konsistensi antara SKP, realisasi, dan bukti kerja menjadi kunci nilai kinerja optimal.
