DOYANDUIT – Masuknya kepemimpinan sementara di tubuh Otoritas Jasa Keuangan langsung diikuti langkah cepat dan tegas. Ketua Sementara OJK, Friderica Widyasari, menginstruksikan penindakan terhadap praktik saham gorengan yang dinilai merugikan investor ritel dan mencederai integritas pasar modal Indonesia.
Sejak awal masa transisi, OJK menegaskan tidak akan memberi ruang bagi manipulasi harga dan perdagangan tidak wajar.
Pesan ini penting untuk menjawab kekhawatiran pasar sekaligus memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah dinamika kepemimpinan regulator.
Kepemimpinan Transisi OJK tanpa Kekosongan Pengawasan
Penunjukan Friderica sebagai Ketua Sementara OJK dilakukan setelah sejumlah anggota Dewan Komisioner mengundurkan diri.
Keputusan tersebut diambil melalui rapat Dewan Komisioner dan berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
OJK memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan maupun gangguan dalam pengawasan. Seluruh fungsi regulasi, edukasi, perlindungan konsumen, dan pengawasan pasar modal tetap berjalan normal.
Friderica Widyasari: Reformasi Harus Menyeluruh
Dalam pernyataan resminya, Friderica menegaskan bahwa langkah OJK tidak berhenti pada penindakan kasus, melainkan diarahkan pada reformasi struktural pasar modal. Ia menyampaikan secara langsung komitmen tersebut kepada publik:
“Kami akan mempercepat reformasi di pasar modal melalui pendekatan yang lebih holistik mulai dari perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan juga perlindungan kepada investor terutama investor ritel serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten,” ujar Friderica.
Dia mempertegas arah kebijakan OJK: kombinasi antara penegakan hukum dan perbaikan sistemik. Pendekatan ini dibutuhkan agar persoalan saham gorengan tidak hanya ditangani di permukaan, tetapi diselesaikan dari akar masalahnya.
Saham Gorengan Jadi Fokus Penindakan
OJK menempatkan praktik saham gorengan sebagai salah satu prioritas utama pengawasan. Manipulasi harga, transaksi semu, hingga penggunaan influencer untuk menggiring sentimen pasar disebut sebagai perilaku yang tidak bisa ditoleransi.
Langkah konkret yang disiapkan OJK antara lain:
- Memulai penyelidikan terhadap indikasi manipulasi pasar secara masif.
- Memperkuat pengawasan perdagangan, termasuk aktivitas promosi saham di media sosial.
- Menangani kasus besar dengan penegakan hukum yang memberi efek jera.
Dari sudut pandang investor ritel, kebijakan ini menjadi angin segar. Banyak investor pemula selama ini terjebak euforia saham gorengan tanpa pemahaman risiko yang memadai. OJK ingin memastikan pasar lebih adil dan transparan bagi semua pihak.
Reformasi Pasar Modal: Likuiditas, Tata Kelola, dan Edukasi
Selain penindakan, OJK mendorong reformasi pasar modal melalui beberapa agenda strategis. Reformasi ini mencakup peningkatan kualitas emiten, pendalaman pasar, dan penguatan literasi keuangan.
Peningkatan Likuiditas Pasar
OJK akan mengoptimalkan peran liquidity provider serta mendorong keterlibatan investor institusional, khususnya asuransi dan dana pensiun milik pemerintah, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Transparansi dan Tata Kelola
Penguatan aturan transparansi pemegang saham, termasuk kewajiban pengungkapan ultimate beneficial ownership dan afiliasi, menjadi bagian penting dari agenda reformasi.
Literasi dan Perlindungan Investor
Investor ritel ditempatkan sebagai prioritas. Edukasi keuangan dipandang sebagai benteng awal agar masyarakat tidak mudah tergiur spekulasi jangka pendek.
Pemerintah Dukung: Free Float 15 Persen dan Demutualisasi
Komitmen reformasi juga ditegaskan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan mengikuti masukan penyedia indeks global MSCI, salah satunya dengan menaikkan batas minimum free float saham menjadi 15 persen sesuai standar global.
“Pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif saham gorengan yang merugikan investor dan merusak kredibilitas pasar modal Indonesia,” ujar Airlangga.
Kebijakan ini diharapkan meningkatkan likuiditas dan transparansi pasar. Pemerintah juga mendorong demutualisasi Bursa Efek Indonesia agar sejajar dengan bursa modern internasional, baik dari sisi tata kelola maupun struktur kelembagaan.
Pesan Presiden Prabowo Subianto kepada investor pun tegas: pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif yang merusak pasar, dan berdiri di belakang pasar keuangan nasional dengan komitmen pada iklim investasi yang adil dan berkelas dunia.
