DOYANDUIT – Mulai pagi hari ini, 3 Juli 2025, pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terpantau mulai masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), khususnya yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.
Hal ini menjadi sinyal positif bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang selama ini menunggu pencairan bantuan triwulan kedua.
Peralihan metode penyaluran ini telah dikonfirmasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang mengalihkan distribusi bantuan dari PT Pos Indonesia ke bank-bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, dan BSI).
Perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi dan ketentuan Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non tunai melalui perbankan.
Pencairan Dimulai di Bank Mandiri, Bank Lain Menyusul
Laporan dari berbagai wilayah menunjukkan bahwa dana bantuan mulai masuk ke KKS Bank Mandiri. Sementara itu, saldo penebalan BPNT senilai Rp400.000 untuk alokasi dua bulan belum merata di bank lainnya seperti BRI, BNI, dan BSI.
Namun pihak Kemensos memastikan bahwa status pencairan pada sistem SPM (Surat Perintah Membayar) sudah muncul, sehingga diharapkan bantuan di bank-bank tersebut segera menyusul.
“KPM yang bantuannya sempat tertunda kini mulai mendapatkan pencairan susulan di KKS, terutama Bank Mandiri. Ini menjadi kabar baik bahwa masih ada peluang bagi KPM yang sempat ‘zong’ sebelumnya,” ujar channel YouTube Diary Bansos dikutip Kamis, 3 Juli 2025.
Data Terbaru: 80% Lebih Bansos Sudah Disalurkan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa penyaluran bansos PKH dan BPNT hingga 2 Juli 2025 telah mencapai lebih dari 80 persen. Dalam konferensi persnya pada Selasa, 1 Juli 2025, ia menjelaskan:
“Per 1 Juli 2025, Kemensos telah menyalurkan bansos PKH kepada lebih dari 8 juta KPM, atau sekitar 80,49 persen dari kuota, dengan nilai Rp5,8 triliun,” ungkap Saifullah.
Sedangkan untuk bantuan sembako (BPNT), penyaluran telah mencapai 15 juta KPM atau 84,71 persen dari target, dengan total dana mencapai Rp9,2 triliun. Untuk penebalan BPNT tambahan sebesar Rp400.000, bantuan juga telah tersalurkan ke lebih dari 15 juta KPM.
Peralihan Sistem: Butuh Waktu dan Kesabaran
Namun, peralihan dari PT Pos ke sistem perbankan tidak serta-merta berjalan lancar. Sebagian KPM masih mengalami keterlambatan pencairan karena proses pembukaan rekening kolektif (burkol) yang sedang berlangsung.
Hingga kini, tercatat sekitar 3 juta KPM masih dalam tahap migrasi dan validasi data.
Sebagian KPM yang menerima bansos melalui PT Pos kini diminta menunggu pembukaan rekening KKS di bank Himbara.
Namun, untuk kelompok rentan seperti lansia non-potensial, penyandang disabilitas berat, dan warga di wilayah tanpa infrastruktur perbankan, pencairan bansos masih tetap dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
“Kami terus berkoordinasi dengan bank Himbara agar penyaluran bisa dipercepat. Kami mohon maaf atas keterlambatan ini,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.
Validasi dan Data Baru Jadi Tantangan
Keterlambatan pencairan juga dipengaruhi oleh masuknya penerima baru dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menggantikan DTKS sebagai dasar penyaluran bansos.
Hingga saat ini, ada 629.513 KPM baru penerima PKH yang sebelumnya tidak terdata (exclusion error), serta 770.376 KPM baru penerima BPNT yang masih dalam tahap validasi dan proses burkol.
Total ada lebih dari 3,6 juta KPM yang berada dalam masa transisi. Dari jumlah tersebut, sekitar 610.000 KPM telah berhasil menyelesaikan proses pembukaan rekening dan siap salur.
Bagi para KPM, informasi ini patut disimak dan ditindaklanjuti dengan memantau saldo di KKS secara berkala. Jika saldo belum masuk, disarankan untuk bersabar dan menunggu proses perbankan rampung.
Penting untuk tetap terhubung dengan informasi resmi dari pemerintah pusat dan dinas sosial daerah guna memastikan tidak tertinggal update terkait bantuan sosial.
