DOYANDUIT – Pada tahun 2025, pemerintah kembali menggulirkan bantuan insentif untuk para guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik.
Namun, dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat sejumlah perubahan signifikan baik dari sisi besaran dana yang diterima, syarat penerima, hingga proses penyalurannya.
Dilansir dari laman resmi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), besaran insentif guru non-ASN tahun ini ditetapkan sebesar Rp2,1 juta, lebih rendah dari tahun 2024 yang mencapai Rp3,6 juta.
Meskipun nilainya berkurang, skema pencairan tahun ini mengalami penyesuaian. Jika tahun lalu dibayarkan per semester, tahun ini insentif tetap berlaku untuk satu tahun, namun disalurkan sekaligus dalam satu kali pencairan.
Kabar baiknya, pemerintah menaikkan jumlah penerima bantuan secara signifikan. Dari yang semula hanya 67.000 guru pada tahun 2024, menjadi 341.248 guru di tahun 2025.
Hal ini menjadi angin segar bagi tenaga pendidik non-ASN di seluruh Indonesia, baik yang mengajar di jalur pendidikan formal maupun non-formal pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, hingga SMK.
Jadwal Pencairan dan Prosedur Aktivasi Rekening
Pencairan insentif guru non-ASN dijadwalkan berlangsung antara bulan Agustus hingga September 2025. Namun, sebelum dana dapat diterima, guru yang masuk daftar penerima akan dibuatkan akun rekening baru oleh Puslapdik.
Rekening tersebut wajib diaktifkan oleh masing-masing guru penerima bantuan paling lambat tanggal 30 Januari 2026. Apabila tidak diaktivasi sesuai batas waktu, dana bantuan akan dikembalikan ke kas negara.
Mekanisme penyaluran tahun ini juga berubah. Jika sebelumnya guru perlu diusulkan oleh Dinas Pendidikan melalui aplikasi SIM-ANTUN, maka tahun ini proses seleksi dan verifikasi penerima akan dilakukan langsung oleh Puslapdik, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan serta Direktorat Pendidikan Guru.
Verifikasi data dilakukan berdasarkan data yang tercatat di sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Syarat Terbaru Penerima Insentif Guru Non-ASN
Meskipun beberapa syarat utama tetap dipertahankan, ada sejumlah perubahan dan tambahan kriteria penting yang wajib diperhatikan oleh calon penerima insentif.
Kriteria penerima insentif 2025 meliputi:
- Belum memiliki sertifikat pendidik
- Memiliki kualifikasi pendidikan minimal D4 atau S1
- Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
- Terdata aktif dalam Dapodik
- Memenuhi beban kerja sesuai ketentuan
- Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)
Perubahan terbaru meliputi:
- Penghapusan syarat masa kerja minimal 17 tahun
- Bukan penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial
- Bukan peserta program bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan
- Tidak bertugas di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) maupun Satuan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri (SPILN)
Dengan adanya relaksasi masa kerja dan penambahan jumlah kuota penerima, pemerintah berharap bantuan ini dapat menjangkau lebih banyak tenaga pendidik yang selama ini belum mendapatkan dukungan finansial memadai.
Penting bagi guru non-ASN untuk rutin memantau informasi resmi, memastikan data Dapodik telah diperbarui dengan benar, serta siap melakukan aktivasi rekening sesuai jadwal agar tidak kehilangan hak atas bantuan yang telah disiapkan.
