DOYANDUIT – Kebingungan sempat melanda komunitas kripto global setelah publikasi dokumen Layanan Marshals AS (USMS) yang menyebutkan bahwa pemerintah AS hanya menyimpan sekitar 28.988 BTC.
Dokumen tersebut diperoleh melalui permintaan Freedom of Information Act (FOIA) oleh seorang jurnalis independen, dan sontak memicu kekhawatiran bahwa pemerintah AS telah menjual sebagian besar cadangan Bitcoin-nya.
Namun, perusahaan intelijen blockchain Arkham menyatakan bahwa informasi tersebut tidak mencerminkan keseluruhan kepemilikan Bitcoin pemerintah.
Arkham memastikan bahwa pemerintah AS masih memegang setidaknya 198.000 BTC, dengan nilai pasar saat ini sekitar $23,5 miliar.
“APAKAH PEMERINTAH AS BARU SAJA MENJUAL 170.000 BTC (± $20 MILIAR)?
Tidak. Sebagai tanggapan atas permintaan Freedom of Information Act dari US Marshals Service (USMS), mereka menyatakan memegang 28.988 BTC, senilai sekitar $3,4 miliar. Namun demikian, lembaga-lembaga pemerintah AS lainnya seperti FBI, DOJ, DEA, dan kantor Kejaksaan AS juga menyita dan menyimpan Bitcoin.
Seluruh pemerintah AS diperkirakan saat ini memegang setidaknya 198.000 BTC, senilai sekitar $23,5 miliar, yang tersebar di berbagai alamat milik berbagai cabang pemerintah — dan tidak ada pergerakan aset tersebut selama empat bulan terakhir,” demikian pernyataan Arkham dalam pembaruan di x.com/@arkham.
BTC Pemerintah Disimpan di Banyak Lembaga
Hanya Sebagian Kecil Diungkap USMS
Layanan Marshals AS memang secara historis bertanggung jawab atas pengelolaan dan lelang aset hasil sitaan, termasuk kripto. Namun, mereka bukan satu-satunya lembaga yang menangani penyitaan kripto.
FBI, IRS, DEA, dan Departemen Kehakiman juga menyita dan menyimpan Bitcoin dari berbagai kasus hukum. Sayangnya, tidak semua lembaga ini merilis data secara rutin, sehingga gambaran umum kerap menjadi bias.
Permintaan FOIA yang diajukan oleh “L0la L33tz” hanya mencakup informasi dari USMS. Hasilnya adalah spreadsheet yang merinci total 28.988,356 BTC per 15 Juli 2025, senilai sekitar $3,44 miliar. Data tersebut berasal dari Divisi Penyitaan Aset, meskipun sebagian informasi dalam spreadsheet disunting karena alasan hukum.
Senator Cynthia Lummis pun sempat menyuarakan kekhawatirannya di platform X:
“Saya khawatir dengan laporan bahwa AS telah menjual lebih dari 80% cadangan Bitcoin-nya—menyisakan hanya ~29.000 koin. Jika benar, ini adalah kesalahan strategis total dan membuat Amerika Serikat tertinggal bertahun-tahun dalam perlombaan bitcoin.” Cynthia Lummis, 16 Juli 2025
Arkham pun menanggapi bahwa klaim tersebut hanya berdasarkan data dari satu lembaga dan tidak mewakili seluruh kepemilikan pemerintah.
Kasus-Kasus Besar Penyumbang Cadangan BTC
Pemerintah AS diketahui menyita sejumlah besar Bitcoin dari beberapa kasus kriminal besar. Berikut rincian cadangan terbesar:
- 114.599 BTC dari Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan (“Razzlekhan”) yang terlibat dalam kasus peretasan Bitfinex 2016.
- 69.370 BTC dari individu anonim yang dikenal sebagai “Individu X” terkait Silk Road.
- 51.680 BTC dari James Zhong, pelaku pencurian dana dari pasar Silk Road.
Selain itu, pemerintah juga menyita puluhan juta dolar dalam bentuk BTC dari akun Binance Alameda Research pasca runtuhnya FTX, serta dari pelaku penipuan HashFlare, Sergei Potapenko dan Ivan Turogin.
Penjualan BTC melalui Coinbase
Arkham juga menegaskan bahwa Coinbase Prime sering menjadi platform yang digunakan pemerintah AS untuk menjual sebagian BTC hasil sitaan. Beberapa penjualan besar dalam dua tahun terakhir mencakup:
- Maret 2023: Penjualan 9.861 BTC senilai $215 juta
- Agustus 2024: Penjualan 10.000 BTC senilai $593,9 juta
- Desember 2024: Penjualan 10.000 BTC senilai $968,6 juta
- Juli 2024: Penjualan 58,7 BTC milik Ryan Farace
Meski ada penjualan tersebut, Arkham tetap menekankan bahwa sebagian besar cadangan masih disimpan dan belum bergerak sejak beberapa bulan terakhir.
Kurangnya Basis Data Terpadu Menjadi Tantangan
Isu utama yang menjadi sorotan dari kontroversi ini adalah tidak adanya sistem pelaporan terpusat terkait kepemilikan Bitcoin pemerintah AS. Perbedaan kebijakan dan tingkat transparansi antar lembaga membuat total kepemilikan sulit diverifikasi secara publik.
Arkham menyatakan bahwa sampai lembaga-lembaga pemerintah memberikan pengungkapan resmi secara konsisten, jumlah pasti cadangan Bitcoin pemerintah masih akan bersifat estimasi.
