
DOYANDUIT – Di atas kertas, ekonomi Indonesia masih tumbuh. Pemerintah kerap menyampaikan stabilitas ekonomi, investasi yang meningkat, hingga berbagai indikator makro yang terlihat positif.
Namun bagi sebagian masyarakat, kenyataan sehari-hari terasa berbeda.
Mencari pekerjaan masih sulit. Harga kebutuhan pokok naik. Biaya pendidikan dan kesehatan terus bertambah. Sementara itu, banyak pekerja merasa penghasilannya tidak berkembang secepat kebutuhan hidup.
Kontras inilah yang menjadi sorotan dalam laporan terbaru mengenai ketimpangan ekonomi Indonesia 2026 yang dipaparkan oleh Media Askar, Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS (Center of Economic and Law Studies), dalam diskusi publik yang disiarkan melalui kanal YouTube Watchdoc Documentary.
Ketimpangan Ekonomi Tak Hanya Soal Angka
Ketimpangan sering dibahas melalui statistik seperti rasio Gini atau persentase kepemilikan aset. Padahal dalam kehidupan nyata, ketimpangan lebih mudah dirasakan dibanding dihitung.
Banyak keluarga kini harus mengurangi pengeluaran yang dulu dianggap rutin. Servis kendaraan ditunda. Liburan menjadi kemewahan. Bahkan sebagian pekerja mengambil jam kerja tambahan demi menutup kebutuhan bulanan.
Dalam beberapa kasus, masyarakat bekerja lebih lama dibanding beberapa tahun lalu, tetapi daya belinya justru terasa menurun. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang semakin sering muncul di ruang publik:
Jika ekonomi tumbuh, siapa yang sebenarnya menikmati hasil pertumbuhan tersebut?
Temuan Utama: Konsentrasi Kekayaan Semakin Tinggi
Menurut laporan CELIOS, kekayaan nasional semakin terkonsentrasi pada kelompok masyarakat yang sangat kecil.
Kelompok yang disebut sebagai super rich atau super kaya jumlahnya diperkirakan hanya sekitar 1.700 orang.
Yang menarik, laporan tersebut menyebut bahwa:
- Kekayaan 50 orang terkaya setara dengan kekayaan sekitar 55 juta penduduk Indonesia.
- Kelompok super kaya memiliki aset dalam berbagai bentuk seperti saham, properti, perusahaan, hingga aset mewah lainnya.
- Pertumbuhan nilai aset mereka meningkat jauh lebih cepat dibanding kenaikan pendapatan masyarakat umum.
Bagi sebagian ekonom, kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata.
50 Orang Terkaya Menguasai Kekayaan Setara Puluhan Juta Penduduk

Laporan CELIOS 2026 menunjukkan betapa tajamnya jurang kekayaan di Indonesia saat ini. Berdasarkan pengolahan data Forbes 2026, total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia mencapai sekitar Rp4.651 triliun.
Sebagai perbandingan, median kekayaan penduduk Indonesia diperkirakan hanya sekitar Rp84 juta. Artinya, jarak antara kelompok super kaya dan masyarakat umum bukan lagi sekadar puluhan kali lipat, melainkan ribuan kali lipat.
CELIOS bahkan memproyeksikan bahwa pada 2050, median kekayaan kelompok super kaya bisa melonjak lebih dari 100 persen menjadi sekitar Rp107,7 triliun, sementara median kekayaan masyarakat hanya naik sekitar 20 persen.
Bagi banyak ekonom, tren ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan.
Kelompok 1 Persen Teratas Menguasai Seperlima Kekayaan Nasional
Data World Inequality Database yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa kelompok 1 persen penduduk terkaya di Indonesia menguasai sekitar 20–21 persen total kekayaan nasional.
Kelompok yang sama juga menikmati sekitar 17–18 persen pendapatan nasional sebelum pajak dan redistribusi dilakukan negara.
Dengan kata lain, sebagian besar pertumbuhan nilai aset dan pendapatan masih terkonsentrasi pada lapisan paling atas dalam struktur ekonomi.
Kekayaan Orang Terkaya Indonesia Melampaui Banyak Miliarder Dunia
Salah satu temuan yang cukup mengejutkan dalam laporan CELIOS adalah perbandingan kekayaan miliarder Indonesia dengan tokoh bisnis dunia.
Menurut data Forbes 2026 yang diolah peneliti, kekayaan Budi Hartono dan keluarga mencapai sekitar Rp650 triliun, menjadikannya lebih tinggi dibanding sejumlah nama besar internasional seperti:
| Tokoh | Negara | Kekayaan |
|---|---|---|
| Budi Hartono & Keluarga | Indonesia | Rp650 triliun |
| Prajogo Pangestu | Indonesia | Rp483 triliun |
| Widjaja Family | Indonesia | Rp478 triliun |
| Pham Nhat Vuong | Vietnam | Rp468 triliun |
| Jay Y. Lee | Korea Selatan | Rp456 triliun |
| Gina Rinehart | Australia | Rp430 triliun |
Temuan ini memperkuat argumen bahwa Indonesia bukan kekurangan kekayaan, melainkan menghadapi tantangan distribusi kekayaan yang semakin tidak merata.
Sektor Ekstraktif Menjadi Mesin Utama Kekayaan Elite
Laporan CELIOS juga memetakan sumber kekayaan 50 orang terkaya Indonesia.
Hasilnya menunjukkan bahwa sektor energi dan industri ekstraktif menjadi penyumbang terbesar dengan porsi sekitar 34 persen dari total sumber kekayaan mereka. Disusul sektor konsumen dan ritel sebesar 22,9 persen serta manufaktur dan industri sebesar 14,4 persen.
| Sektor | Kontribusi |
|---|---|
| Energi & Ekstraktif | 34% |
| Konsumen & Ritel | 22,9% |
| Manufaktur & Industri | 14,4% |
| Keuangan | 7,8% |
| Kimia & Material | 7,8% |
| Konektivitas & Jaringan | 6,5% |
| Media & Hiburan | 5,2% |
| Transportasi | 1,3% |
CELIOS menilai kondisi ini menciptakan paradoks. Keuntungan besar terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal, sementara biaya sosial dan lingkungan akibat aktivitas ekstraktif sering kali ditanggung masyarakat di sekitar wilayah produksi.
Kekayaan Super Kaya Bertambah Rp13,48 Miliar per Hari
Bagian lain yang cukup menarik dalam laporan ini adalah perbandingan pertumbuhan kekayaan elite dengan kenaikan pendapatan pekerja.
Menurut perhitungan CELIOS:
| Indikator | Kenaikan |
|---|---|
| Kekayaan 50 orang terkaya | Rp13,48 miliar per hari |
| Kekayaan 50 orang terkaya | Rp4,92 triliun per tahun |
| Upah rata-rata buruh | Rp2.113 per hari |
| Upah rata-rata buruh | Rp760.728 per tahun |
Perbandingan ini menjadi salah satu alasan mengapa isu ketimpangan ekonomi kembali ramai diperbincangkan sepanjang 2026.
Ketimpangan Tak Hanya Terjadi di Dunia Bisnis
Laporan CELIOS juga menyoroti konsentrasi kekayaan di lingkungan pejabat publik.
Total kekayaan pejabat dalam Kabinet Merah Putih tercatat meningkat dari sekitar Rp13,6 triliun pada 2019 menjadi lebih dari Rp30 triliun pada 2025.
Menurut CELIOS, fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan konsolidasi elite, yaitu ketika kekayaan ekonomi dan kekuasaan politik semakin terkonsentrasi pada kelompok yang sama.
Secara lengkap pembaca bisa mengunduh laporan CELIOS melalui tautan berikut:
https://celios.co.id/wp-content/uploads/2026/04/CELIOS_Ketimpangan-Ekonomi-Indonesia-2026-.pdf
Dua Wajah Indonesia yang Berjalan Bersamaan
Laporan tersebut menggambarkan Indonesia seperti memiliki dua realitas yang berjalan beriringan.
Indonesia Kelompok Super Kaya
Di lapisan atas piramida ekonomi, pertumbuhan aset berlangsung sangat cepat.
Nilai saham meningkat, harga properti naik, dan kepemilikan bisnis terus berkembang.
Kelompok ini memiliki akses yang luas terhadap:
- Pendidikan berkualitas tinggi
- Layanan kesehatan premium
- Investasi global
- Properti bernilai tinggi
- Mobilitas internasional
Indonesia Mayoritas Masyarakat
Di sisi lain, banyak masyarakat menghadapi tantangan yang berbeda.
Sejumlah pengguna transportasi publik masih harus berdesakan setiap hari. Pekerja informal bergantung pada order harian. Lulusan baru menghadapi pasar kerja yang semakin kompetitif.
Pengamatan ini juga banyak ditemukan di kota-kota besar.
Tidak sedikit generasi muda yang mengaku harus mengirim puluhan hingga ratusan lamaran kerja sebelum mendapatkan panggilan wawancara.
Mengapa Ketimpangan Menjadi Isu Penting?
Ketimpangan bukan sekadar soal perbedaan pendapatan.
Dalam berbagai penelitian global, kesenjangan ekonomi yang terlalu lebar dapat memengaruhi:
| Dampak | Penjelasan |
|---|---|
| Mobilitas sosial menurun | Kesempatan naik kelas ekonomi menjadi lebih sulit |
| Konsumsi masyarakat melemah | Daya beli mayoritas penduduk terbatas |
| Ketidakpercayaan publik meningkat | Muncul persepsi bahwa sistem hanya menguntungkan kelompok tertentu |
| Peluang ekonomi tidak merata | Akses pendidikan dan modal menjadi semakin timpang |
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi stabilitas ekonomi maupun sosial.
Pajak Kekayaan Jadi Usulan yang Kembali Menguat
Salah satu rekomendasi utama dalam laporan ini adalah penerapan pajak kekayaan (wealth tax).
Berbeda dengan pajak penghasilan, pajak kekayaan dikenakan berdasarkan total nilai aset yang dimiliki seseorang.
Menurut usulan yang disampaikan CELIOS:
- Berlaku bagi individu dengan aset minimal sekitar Rp84 miliar.
- Tarif yang diusulkan sekitar 2%.
- Tidak menyasar kelas menengah maupun masyarakat umum.
Aset yang berpotensi masuk perhitungan meliputi:
- Saham
- Properti
- Kapal pesiar
- Pesawat pribadi
- Barang mewah bernilai tinggi
- Instrumen investasi lainnya
Pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa kekayaan besar tidak lahir dalam ruang kosong.
Bisnis berkembang karena adanya jalan, pelabuhan, listrik, keamanan, pendidikan tenaga kerja, dan berbagai fasilitas publik yang dibiayai negara.
Karena itu, sebagian ekonom menilai kontribusi tambahan dari kelompok super kaya dapat menjadi instrumen redistribusi yang wajar.
Potensi Dana yang Bisa Dihimpun
Dalam pemaparan tersebut disebutkan bahwa pajak kekayaan berpotensi menghasilkan sekitar Rp142 triliun per tahun.
Dana tersebut secara teoritis dapat digunakan untuk:
- Memperluas akses kesehatan
- Menambah beasiswa pendidikan
- Membangun perumahan terjangkau
- Membuka lapangan kerja baru
- Memperkuat perlindungan sosial
Meski demikian, penerapan pajak kekayaan masih menjadi perdebatan. Sebagian pihak mendukung karena dianggap mampu mengurangi kesenjangan.
Sebagian lainnya khawatir terhadap dampaknya terhadap investasi dan arus modal.
Ketimpangan Ekonomi dan Masa Depan Indonesia
Alih-alih sekadar mempertanyakan mengapa ada orang kaya di Indonesia, laporan CELIOS sebenarnya mengajak publik melihat pertanyaan yang lebih mendasar: apakah sistem ekonomi saat ini mampu menciptakan kesempatan yang setara bagi mayoritas masyarakat?
Karena ketika pertumbuhan ekonomi menghasilkan miliarder baru setiap tahun, tetapi pada saat yang sama semakin banyak anak muda kesulitan mendapatkan pekerjaan layak, maka diskusi tentang ketimpangan bukan lagi isu akademik.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan ekonomi mampu membuka kesempatan yang lebih luas bagi mayoritas masyarakat.
Karena bagi banyak orang, ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya angka pertumbuhan di laporan resmi, melainkan apakah kehidupan mereka benar-benar menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.