
DOYANDUIT – Tekanan di pasar modal Indonesia bertambah setelah Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi administratif dan denda bernilai miliaran rupiah kepada dua emiten, PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) dan PT Multimakmur Lemindo Tbk (PIPA).
Sanksi tersebut berkaitan dengan pelanggaran ketentuan pasar modal, khususnya penggunaan dana hasil penawaran umum perdana (IPO) dan penyajian laporan keuangan.
Bagi pelaku pasar, kasus ini kembali menyoroti persoalan klasik di bursa: lemahnya tata kelola emiten, terutama pada perusahaan yang relatif baru melantai.
Pelanggaran Dana IPO di REAL
IDX Channel melaporkan, dalam kasus REAL, OJK menemukan transaksi material yang menggunakan dana IPO tanpa melalui prosedur yang ditetapkan. Berdasarkan temuan tersebut, regulator menjatuhkan sejumlah sanksi, antara lain:
- Denda administratif kepada perusahaan sekitar Rp925 juta
- Sanksi denda pribadi kepada direktur utama sebesar Rp240 juta
- Sanksi kepada penjamin emisi efek berupa pembekuan izin usaha dan perintah tertulis terkait kepatuhan prosedur
Kasus ini menambah daftar emiten yang bermasalah dalam pemanfaatan dana publik. Bagi investor, penggunaan dana IPO yang tidak sesuai prospektus kerap menjadi sinyal awal adanya risiko tata kelola yang lebih luas.
Laporan Keuangan PIPA Jadi Sorotan
Sementara itu, PIPA dinilai menyajikan laporan keuangan tahun 2023 yang tidak sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. OJK menemukan adanya pengakuan aset yang bersumber dari dana IPO tanpa dukungan bukti transaksi yang memadai.
Konsekuensi dari temuan tersebut tidak hanya berdampak pada perusahaan:
- PIPA dan jajaran direksi dikenai denda dengan nilai akumulatif hingga miliaran rupiah
- Auditor yang menangani laporan keuangan tersebut dibekukan surat tanda terdaftarnya selama dua tahun
Pembekuan auditor ini memperlihatkan bahwa pengawasan tidak hanya diarahkan ke emiten, tetapi juga ke pihak pendukung pasar modal.
Kepastian IPO Kuartal I 2026
Di tengah penegakan sanksi tersebut, OJK juga menyampaikan kepastian regulasi terkait penawaran umum perdana saham. Untuk emiten yang melakukan IPO pada kuartal I 2026, proses pencatatan tetap menggunakan ketentuan free float lama dengan batas minimum 7,5%.
Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, menyatakan bahwa emiten yang sudah masuk pipeline pencatatan tidak perlu menunda rencana IPO. Namun, setelah tercatat di bursa, perusahaan tetap harus menyesuaikan diri dengan ketentuan baru yang menaikkan free float minimum menjadi 15% secara bertahap.
Bagi calon emiten, kebijakan ini memberi kejelasan jangka pendek. Namun bagi investor, aturan free float yang lebih longgar di tahap awal tetap menyisakan pertanyaan soal likuiditas saham pasca-IPO.
IHSG Melemah, Saham Tertentu Menguat
Kasus sanksi emiten dan isu regulasi terjadi bersamaan dengan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan. Pada periode 2–6 Februari 2026, IHSG tercatat turun sekitar 4,73%.
Meski demikian, tidak semua saham bergerak searah indeks. Sejumlah saham justru mencatat lonjakan harga dan masuk daftar top gainers, antara lain:
- PT Nusantara Almazia Tbk (NZI) melonjak lebih dari 110% dalam sepekan
- Saham SOHO naik hampir 69%
- FIT menguat lebih dari 60%
- LAYAN naik sekitar 46%
- Saham lain seperti NASI, LP, dan UNVR mencatat penguatan dua digit
Di sisi lain, AGI menjadi saham dengan kenaikan paling terbatas dalam kelompok top gainers, sekitar 12%.
Pergerakan ini menunjukkan bahwa koreksi indeks tidak selalu mencerminkan kinerja seluruh saham. Namun lonjakan tajam dalam waktu singkat juga sering diikuti volatilitas tinggi.
Catatan Pasar: Risiko Tetap Mengintai
Dari sudut pandang pasar, rangkaian peristiwa ini menegaskan bahwa risiko di bursa tidak hanya datang dari faktor global atau makroekonomi, tetapi juga dari internal emiten.
Kasus REAL dan PIPA memperlihatkan bahwa masalah tata kelola masih menjadi pekerjaan rumah besar di pasar modal domestik.
Investor disarankan untuk tidak hanya terpaku pada pergerakan harga, tetapi juga mencermati laporan keuangan, penggunaan dana IPO, serta rekam jejak manajemen dan auditor.