DOYANDUIT – Proses restitusi pajak selama ini sering dianggap melelahkan. Tidak sedikit wajib pajak yang akhirnya memilih menunggu lama dibanding harus berhadapan dengan pemeriksaan berbulan-bulan.
Per Mei 2026, situasinya mulai berubah.
Pemerintah melalui PMK 28 Tahun 2026 memperkenalkan skema baru pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau yang lebih sering disebut jalur cepat restitusi pajak.
Aturan ini mulai ramai dibahas karena memangkas proses yang sebelumnya bisa berjalan hingga 12 bulan menjadi jauh lebih singkat.
Menariknya, dalam beberapa simulasi yang dibahas praktisi pajak, pengembalian pajak kini bisa diproses dalam hitungan 15 hari sampai maksimal 3 bulan, tergantung jenis pajaknya.
Bagi pelaku usaha yang cash flow-nya sensitif, perubahan ini terasa cukup besar.
Apalagi saat ini sistem Coretax DJP mulai dipakai lebih luas. Banyak proses yang sebelumnya manual perlahan dipindahkan ke verifikasi digital.
Meski begitu, tidak semua wajib pajak otomatis bisa menikmati fasilitas ini.
Ada syarat ketat yang harus dipenuhi.
Apa Itu Jalur Cepat Restitusi Pajak?
Secara sederhana, jalur cepat restitusi adalah mekanisme pengembalian kelebihan bayar pajak tanpa harus langsung masuk pemeriksaan penuh.
Biasanya DJP akan melakukan:
- penelitian formal,
- verifikasi sistem,
- validasi data,
- dan pengecekan administratif.
Bukan pemeriksaan mendalam seperti pola lama.
Dalam praktiknya, banyak wajib pajak sebenarnya lebih takut pada proses pemeriksaannya dibanding pengajuan restitusi itu sendiri. Karena begitu masuk pemeriksaan, dokumen yang diminta bisa sangat detail dan memakan waktu lama.
PMK 28 Tahun 2026 mencoba memangkas titik tersebut.
Namun DJP tetap membatasi siapa saja yang boleh menggunakan skema ini.
Siapa yang Bisa Menggunakan Restitusi Jalur Cepat?
Aturan baru ini membagi penerima fasilitas menjadi tiga kelompok utama:
- Wajib Pajak Kriteria Tertentu
- Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu
- Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
Kelompok yang paling banyak dibahas adalah WP Kriteria Tertentu.
Karena status ini memberi akses restitusi lebih cepat untuk:
- PPh
- maupun PPN
Syarat Menjadi WP Kriteria Tertentu
Bagian ini yang mulai membuat banyak perusahaan berhitung ulang.
Karena syaratnya tidak sekadar “lapor pajak tepat waktu”.
Ada beberapa detail yang ternyata cukup teknis.
1. SPT Harus Disampaikan Tepat Waktu
Wajib pajak wajib:
- menyampaikan SPT Tahunan 3 tahun terakhir tepat waktu,
- serta rutin melaporkan SPT Masa Januari–November pada tahun terakhir sebelum penetapan.
Menariknya, aturan masih memberi toleransi keterlambatan.
Tapi hanya:
- maksimal 3 masa pajak,
- tidak berturut-turut,
- dan tidak boleh melewati masa pajak berikutnya.
Di lapangan, bagian ini sering jadi titik gagal paling umum.
Beberapa pengguna mengaku terlambat hanya karena error upload atau status submit di Coretax tidak langsung berubah sukses.
2. Tidak Memiliki Tunggakan Pajak
WP tidak boleh punya utang pajak yang melewati jatuh tempo.
Kecuali:
- sudah mendapat izin angsuran,
- penundaan,
- atau piutang pajak sudah kedaluwarsa penagihannya.
Yang sering luput diperhatikan justru keterlambatan pembayaran angsuran pajak yang sebelumnya sudah disetujui DJP.
Dalam beberapa kasus, status WP bisa langsung bermasalah hanya karena telat setor satu termin angsuran.
3. Laporan Keuangan Harus WTP Tiga Tahun Berturut-turut
Ini salah satu syarat paling berat.
Laporan keuangan wajib:
- diaudit akuntan publik,
- memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),
- selama 3 tahun berturut-turut.
Tidak boleh ada:
- restatement karena kesalahan material,
- koreksi fiskal lebih dari 5 persen,
- maupun opini audit dengan catatan tertentu.
Banyak perusahaan sebenarnya baru sadar bagian ini ketika proses pengajuan hampir selesai.
4. Tidak Pernah Dipidana Pajak
WP juga tidak boleh memiliki:
- putusan pidana perpajakan berkekuatan hukum tetap,
- dalam 5 tahun terakhir.
Termasuk jika sedang:
- pemeriksaan bukti permulaan,
- atau penyidikan pajak.
Status WP kriteria tertentu bisa dicabut sewaktu-waktu.
Cara Daftar WP Kriteria Tertentu di Coretax
Pengajuan dilakukan secara elektronik melalui portal resmi DJP atau Coretax.
Batas pengajuannya:
- maksimal 10 Januari setiap tahun.
Namun aturan juga mengantisipasi kondisi ketika sistem bermasalah.
Karena faktanya, peralihan ke Coretax beberapa kali memunculkan:
- gagal login,
- upload dokumen error,
- validasi tidak sinkron,
- hingga menu yang tiba-tiba tidak muncul.
Jika itu terjadi, wajib pajak diperbolehkan mengajukan secara manual melalui:
- KPP,
- KP2KP,
- pos,
- atau jasa ekspedisi.
Bagian ini cukup menarik karena DJP tampaknya sadar gangguan sistem masih mungkin terjadi selama masa transisi digital.
Berapa Lama Proses Restitusi Jalur Cepat?
Berikut estimasi waktunya:
| Jenis Pajak | Maksimal Proses |
|---|---|
| PPh | 3 bulan |
| PPN | 1 bulan |
Jika DJP tidak memberikan keputusan dalam batas waktu tersebut, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
Ini menjadi salah satu poin yang cukup disorot praktisi pajak karena memberi kepastian waktu bagi wajib pajak.
Tahapan Penelitian DJP
Meski disebut jalur cepat, bukan berarti tanpa pengecekan.
DJP tetap melakukan penelitian formal dan substansi.
Penelitian Formal
Biasanya meliputi:
- status WP masih aktif,
- kepatuhan pelaporan,
- tidak ada tunggakan,
- audit laporan keuangan,
- dan status hukum perpajakan.
Penelitian Substansi
Tahap ini lebih detail.
DJP akan mengecek:
- validitas bukti potong,
- faktur pajak,
- pajak masukan,
- transaksi ekspor,
- hingga kesesuaian data di Coretax.
Bagian yang paling sering membuat proses tertahan biasanya ada di validasi faktur pajak.
Terutama jika lawan transaksi terlambat upload data atau terjadi mismatch sistem.
Risiko Status WP Kriteria Tertentu Dicabut
Status ini memang menguntungkan.
Tapi pengawasannya juga ketat.
Beberapa penyebab pencabutan:
- telat lapor SPT,
- punya tunggakan pajak,
- opini audit berubah,
- koreksi fiskal lebih dari 5 persen,
- hingga masuk proses penyidikan pajak.
Menariknya, pencabutan tidak bersifat permanen.
WP tetap bisa mengajukan kembali selama syarat sudah dipenuhi lagi.
Troubleshooting Umum Saat Pengajuan Restitusi
| Kendala | Penyebab Umum | Solusi |
|---|---|---|
| Upload gagal di Coretax | Server padat | Coba di luar jam sibuk |
| Status submit tidak berubah | Sinkronisasi sistem terlambat | Refresh berkala dan cek inbox notifikasi |
| Faktur pajak tidak valid | Lawan transaksi belum upload | Konfirmasi ke vendor |
| Permohonan ditolak | Ada tunggakan atau telat lapor | Selesaikan kewajiban terlebih dahulu |
| Menu pengajuan tidak muncul | Hak akses akun belum sinkron | Login ulang atau hubungi KPP |
Aturan baru restitusi pajak 2026 terlihat mencoba menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus: mempercepat layanan untuk wajib pajak patuh, tetapi tetap menjaga pengawasan DJP.
Di lapangan, tantangannya kemungkinan justru ada di adaptasi sistem Coretax dan disiplin administrasi wajib pajak sendiri.
Karena dari berbagai pengalaman pengguna sejauh ini, masalah kecil seperti telat upload SPT atau validasi faktur yang tidak sinkron ternyata bisa berdampak besar pada proses restitusi.
Jika Anda sering mengalami kendala serupa, memahami detail PMK 28 Tahun 2026 sejak awal bisa menghemat cukup banyak waktu ke depan.
