DOYANDUIT – Banyak wajib pajak yang sudah memiliki Surat Keterangan (Suket) PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PPhTB) dari sistem Coretax, namun mengalami kebingungan ketika pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan dokumen tersebut tidak dapat ditemukan dalam sistem mereka.
Situasi ini kerap terjadi saat proses validasi di kantor pertanahan dan dapat menyebabkan penundaan dalam pengurusan sertifikat atau proses balik nama.
Padahal, secara logika, Suket yang sudah diterbitkan dari Coretax seharusnya dapat diverifikasi secara otomatis oleh sistem BPN melalui integrasi data. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa hal yang sering terlewat dan menjadi sumber permasalahan.
Pastikan Dokumen Muncul di Menu “Daftar Fasilitas” Coretax
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa Suket PPhTB tersebut benar-benar sudah tercatat sebagai “fasilitas” dalam sistem Coretax.
Dokumen yang belum masuk ke dalam menu Daftar Fasilitas Saya belum bisa divalidasi oleh sistem BPN, meskipun Suket-nya sudah tercetak dan dipegang oleh wajib pajak.
Menu ini dapat diakses melalui jalur Layanan Wajib Pajak → Layanan Administrasi → Daftar Fasilitas Saya. Bila Suket tidak muncul di sana, besar kemungkinan proses administrasi di belakang layar belum benar-benar selesai.
Sering kali, wajib pajak mengira bahwa penerbitan Suket secara otomatis berarti seluruh proses telah rampung.
Padahal, Coretax memiliki alur kasus internal yang harus dituntaskan oleh petugas sebelum dokumen tersebut dapat diakses pihak eksternal seperti BPN.
Periksa Status “Alur Kasus”
Untuk memastikan, masuklah ke menu Permohonan Sedang Diproses. Di sana akan terlihat apakah permohonan Suket masih berada dalam tahap pemrosesan atau sudah selesai.
Dokumen baru dapat tervalidasi oleh BPN jika status alur kasus menunjukkan “Kasus telah ditutup” atau “Kasus sedang dalam proses. Tidak ada tindakan yang dapat dilakukan saat ini”.
Status ini menandakan bahwa seluruh prosedur internal telah dituntaskan dan Suket sudah masuk dalam daftar fasilitas.
Apabila statusnya masih dalam tahap pemrosesan aktif, wajib pajak perlu menunggu hingga petugas pajak menyelesaikan prosesnya.
Dalam beberapa kasus, perlu dilakukan konfirmasi langsung ke petugas KPP untuk memastikan tidak ada langkah yang tertunda.
Periksa Kembali Input NPWP dan Nomor Suket
Jika dokumen sudah muncul dalam daftar fasilitas, langkah selanjutnya adalah memastikan proses input ke dalam sistem BPN dilakukan secara tepat.
Kesalahan pengetikan NPWP atau nomor Suket menjadi penyebab umum gagalnya validasi di aplikasi ATR/BPN.
Sistem BPN membaca data secara persis, sehingga kesalahan kecil seperti spasi tambahan atau format NPWP yang tidak sesuai bisa membuat dokumen tidak terdeteksi.
Tips Input yang Tepat
- Gunakan NPWP 16 digit tanpa titik, garis miring, atau spasi.
- Ketik Nomor Suket persis seperti yang tercantum dalam dokumen Coretax, termasuk huruf besar-kecil dan tanda baca jika ada.
- Hindari menambahkan spasi di awal atau akhir teks saat menyalin nomor dari dokumen elektronik.
Petugas BPN sering menjumpai kasus di mana Suket sebenarnya valid, tetapi tidak terbaca hanya karena kesalahan input sederhana. Dengan mengikuti format ini, proses validasi akan berjalan lebih lancar.
Hanya Suket yang Sudah Jadi “Fasilitas” yang Bisa Divalidasi
Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa BPN hanya dapat memvalidasi Suket atau Surat Keterangan Bebas (SKB) yang sudah masuk ke dalam sistem sebagai “fasilitas”. Dokumen yang hanya dalam bentuk cetakan atau file PDF tanpa status fasilitas tidak akan terbaca.
Integrasi sistem antara Coretax dan BPN bekerja secara dua arah dan berbasis status dokumen.
Oleh karena itu, memastikan semua alur dan data sudah benar sebelum ke BPN adalah langkah krusial untuk menghindari bolak-balik ke kantor pertanahan.
Saat Semua Langkah Sudah Tepat tapi Masih Terkendala
Meski jarang terjadi, ada kalanya semua langkah di atas sudah benar namun Suket tetap tidak muncul di sistem BPN. Dalam kondisi ini, sebaiknya wajib pajak menghubungi petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dokumen tersebut diterbitkan.
Petugas KPP dapat melakukan pengecekan langsung terhadap status dokumen di sistem internal, termasuk memastikan apakah ada kendala teknis dalam proses pengiriman data ke sistem BPN.
Langkah ini menjadi penting agar proses tidak terhenti hanya karena kendala sistem yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan koordinasi antar instansi.
