Tata Cara Permohonan Persetujuan Hibah BMN 2026, Ini Tahapan dan Dokumen yang Wajib Disiapkan

DOYANDUIT – Pelaksanaan hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan ternyata tidak sesederhana proses penyerahan aset biasa. Di lapangan, cukup banyak instansi yang mengalami kendala karena dokumen administratif belum sinkron dengan data fisik aset.

Masalah paling sering muncul justru ada pada detail kecil seperti luas tanah yang berbeda dengan data di Kartu Identitas Barang (KIB), dokumen kepemilikan yang belum lengkap, atau calon penerima hibah yang belum melampirkan surat kesediaan menerima aset.

Saat ini, prosedur hibah BMN masih mengacu pada ketentuan dalam PMK Nomor 165 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi kementerian, lembaga, maupun satuan kerja saat mengajukan hibah aset negara kepada pihak penerima.

Berikut tahapan lengkap permohonan persetujuan hibah BMN yang perlu dipahami agar proses tidak tertunda di tengah jalan.

Tahapan Permohonan Persetujuan Hibah BMN

Pelaksanaan hibah BMN tanah dan/atau bangunan dilakukan secara bertahap oleh Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

Dalam praktiknya, proses ini melibatkan pemeriksaan administrasi, verifikasi fisik, hingga persetujuan tingkat tinggi jika nilai aset cukup besar.

1. Persiapan Dokumen dan Penelitian Administratif

Tahap awal dimulai dari penelitian data administratif oleh Pengguna Barang.

Dokumen yang diperiksa meliputi:

Data tanah

• Status kepemilikan
• Bukti kepemilikan
• Lokasi aset
• Luas tanah
• Nilai perolehan
• Nilai buku

Data bangunan

• Luas bangunan
• Jumlah lantai
• Lokasi
• Tahun atau tanggal perolehan
• Nilai perolehan atau nilai buku
• Dokumen pendukung seperti IMB atau PBG

Data calon penerima hibah

• Identitas penerima
• Kesesuaian penerima dengan peruntukan hibah

Dalam beberapa kasus, proses ini memakan waktu cukup lama karena data KIB lama sering kali belum diperbarui. Ada juga aset yang fisiknya sudah berubah, tetapi catatan administrasinya masih menggunakan data lama.

2. Penelitian Fisik BMN

Setelah dokumen administratif diperiksa, Pengguna Barang wajib melakukan penelitian fisik terhadap tanah atau bangunan yang akan dihibahkan.

Tujuannya untuk memastikan:

• kondisi aset sesuai dokumen,
• lokasi benar,
• luas sesuai data,
• dan tidak ada sengketa fisik di lapangan.

Hasil penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara penelitian.

Bagian ini sering dianggap sepele, padahal cukup krusial. Sejumlah pengguna mengaku proses hibah tertunda karena hasil pengukuran fisik berbeda dengan dokumen awal.

Dokumen Permohonan Hibah yang Harus Diajukan

Setelah seluruh penelitian selesai, Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Pengelola Barang.

Isi permohonan minimal memuat:

Permohonan juga wajib dilengkapi surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari calon penerima.

Menariknya, banyak instansi baru sadar surat kesediaan ini wajib setelah berkas dikembalikan oleh pengelola barang.

Kapan Hibah BMN Harus Disetujui DPR atau Presiden?

Tidak semua hibah cukup disetujui internal kementerian atau DJKN.

Ada kondisi tertentu yang membutuhkan persetujuan lebih tinggi.

Persetujuan DPR

Jika hibah memenuhi kategori yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka Pengelola Barang harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada DPR.

Biasanya ini berkaitan dengan karakteristik aset tertentu atau ketentuan strategis negara.

Persetujuan Presiden

Jika hibah:

• tidak memerlukan persetujuan DPR,
• tetapi nilai BMN lebih dari Rp10 miliar,

maka Pengelola Barang wajib meminta persetujuan Presiden terlebih dahulu.

Di lapangan, proses ini sering menjadi titik yang paling memakan waktu karena melibatkan tahapan birokrasi lintas instansi.

Apa yang Terjadi Jika Permohonan Hibah Ditolak?

Jika permohonan hibah tidak disetujui, Pengelola Barang akan menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Pengguna Barang beserta alasannya.

Penyebab penolakan biasanya meliputi:

• dokumen tidak lengkap,
• status kepemilikan belum jelas,
• hasil penelitian fisik tidak sesuai,
• atau peruntukan hibah dianggap belum memenuhi ketentuan.

Karena itu, tahap persiapan administrasi menjadi bagian yang paling menentukan.

Tahapan Setelah Hibah Disetujui

Jika permohonan hibah diterima, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan hibah.

Isi surat tersebut paling sedikit memuat:

• identitas penerima hibah,
• rincian objek hibah,
• nilai tanah atau bangunan,
• peruntukan hibah,
• kewajiban penghapusan BMN,
• dan kewajiban pelaporan pelaksanaan hibah.

Setelah itu, proses dilanjutkan dengan beberapa tahapan berikut:

Penandatanganan Naskah Hibah

Pengguna Barang membuat naskah hibah yang ditandatangani bersama penerima hibah.

Serah Terima BMN

BMN kemudian diserahkan kepada penerima hibah dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

Penghapusan BMN

Tahap terakhir adalah penghapusan BMN dari daftar barang pengguna.

Bagian ini sering terlambat dilakukan karena operator aset fokus pada proses serah terima, sementara penghapusan administrasi belum segera diproses.

Dasar Hukum Hibah BMN

Ketentuan lengkap mengenai tata cara pelaksanaan hibah BMN dapat dilihat pada:

PMK Nomor 165 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN:
https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/165-pmk-06-2021

Proses persetujuan hibah BMN tanah dan bangunan bukan hanya soal menyerahkan aset negara kepada pihak lain. Ada tahapan administratif dan verifikasi fisik yang cukup detail, terutama untuk memastikan aset benar-benar valid secara hukum maupun pencatatan.

Dalam praktiknya, kendala paling sering justru muncul dari data yang tampak kecil seperti selisih luas, dokumen kepemilikan lama, atau surat pendukung yang belum lengkap.

Karena itu, semakin rapi proses persiapan sejak awal, semakin kecil risiko permohonan hibah tertunda atau dikembalikan oleh pengelola barang.