AS Disebut Siap Borong Bitcoin, Strategi Politik Trump Jelang Pemilu Paruh Waktu 2026

DOYANDUIT – Berdasarkan perkembangan kebijakan hingga awal 2026, isu kripto masih menjadi topik politik penting di Amerika Serikat.

Salah satu sinyal terkuat datang dari Cathie Wood, pendiri ARK Invest, yang menilai pemerintah federal berpeluang mulai membeli Bitcoin secara aktif untuk memperkuat cadangan strategis nasional.

Pernyataan tersebut muncul di tengah dinamika politik Presiden Donald Trump yang menghadapi pemilu paruh waktu.

Dalam situasi ini, dukungan terhadap industri kripto dinilai bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan juga langkah politik untuk mempertahankan pengaruh dan legitimasi pemerintahan.

Menurut Wood, posisi kripto saat ini sudah melampaui sekadar instrumen investasi spekulatif. Bitcoin mulai dipandang sebagai aset strategis negara, sekelas emas yang disimpan di Fort Knox.

Dari Aset Sitaan Menuju Cadangan Nasional

Dilansir dari The Daily, dalam sebuah diskusi publik, Cathie Wood menjelaskan bahwa cadangan Bitcoin Amerika Serikat sejauh ini masih bersumber dari aset sitaan hasil penegakan hukum. Pemerintah menyimpan koin tersebut dan berkomitmen tidak menjualnya.

“Sejauh ini, yang dimiliki pemerintah berasal dari hasil penyitaan. Namun, tujuan awalnya adalah mengumpulkan hingga satu juta Bitcoin. Saya melihat peluang besar pemerintah akan mulai membeli,” ujar Wood.

Ia menilai pendekatan ini akan berubah dari sekadar menahan aset menjadi strategi akumulasi aktif, asalkan dilakukan dengan skema yang tidak membebani anggaran negara.

Pendekatan semacam ini disebut sebagai “budget-neutral strategy”, yakni pembelian yang tidak menambah defisit fiskal.

Faktor Politik di Balik Dukungan Kripto

Wood menilai ada beberapa alasan mengapa Trump diperkirakan tetap pro-kripto:

1. Basis pemilih kripto yang kuat.
   Komunitas aset digital menjadi salah satu kelompok yang aktif secara politik dalam pemilu sebelumnya.
2. Keterlibatan tokoh industri.
   Sejumlah eksekutif dan investor besar secara terbuka mendukung kebijakan ramah kripto.
3. Motivasi menjaga momentum pemerintahan.
   Trump dinilai ingin menghindari status “presiden tanpa pengaruh” di tahun-tahun akhir masa jabatannya.

“Dia ingin tetap produktif dan melihat kripto sebagai jalur menuju masa depan ekonomi,” kata Wood dalam wawancara tersebut.

Pandangan ini memperkuat kesan bahwa kebijakan kripto bukan sekadar isu teknologi, melainkan bagian dari strategi geopolitik dan ekonomi jangka panjang.

Langkah Nyata Pemerintah: Dari Aturan hingga Lembaga Khusus

Sejak awal masa jabatan kedua Trump, pemerintah AS telah menerbitkan sejumlah kebijakan penting, antara lain:

• Pembentukan cadangan aset digital nasional melalui perintah eksekutif.
• Pembentukan kelompok kerja khusus kripto dan kecerdasan buatan yang dipimpin oleh penasihat presiden.
• Dorongan regulasi stablecoin melalui rancangan undang-undang yang memperjelas kerangka hukum.

Kelompok kerja tersebut merekomendasikan agar pasar spot aset digital non-sekuritas berada di bawah pengawasan otoritas komoditas. Selain itu, pengelolaan cadangan Bitcoin ditempatkan di bawah Departemen Keuangan.

Dalam laporannya, disebutkan bahwa cadangan kripto nasional awalnya akan dikapitalisasi dari aset sitaan, namun tetap membuka ruang untuk penambahan melalui mekanisme yang efisien secara fiskal.

Potensi Insentif Pajak untuk Transaksi Kecil

Selain isu cadangan strategis, Wood juga menyoroti kemungkinan diberlakukannya aturan pajak yang lebih ramah kripto. Salah satu wacana yang mengemuka adalah pembebasan pajak capital gain untuk transaksi kecil.

Kebijakan semacam ini berpotensi:

• Mendorong penggunaan kripto sebagai alat pembayaran.
• Mengurangi beban administrasi bagi investor ritel.
• Mempercepat adopsi kripto dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Jika aturan ini terealisasi, posisi Bitcoin dan aset digital lain akan semakin kuat sebagai bagian dari sistem keuangan arus utama.

Peran Negara Bagian dalam Membangun Cadangan Kripto

Tidak hanya pemerintah federal, beberapa negara bagian seperti Florida dan Texas juga mulai merancang regulasi untuk membentuk cadangan kripto daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa adopsi aset digital tidak bersifat terpusat, melainkan berkembang di berbagai level pemerintahan.

Pendekatan ini memberi sinyal bahwa:

• Kripto dipandang sebagai aset strategis lintas wilayah.
• Kompetisi antarnegara bagian dapat mendorong inovasi kebijakan.
• Model cadangan Bitcoin berpotensi diadopsi secara lebih luas.

Perspektif Pasar: Antara Optimisme dan Kehati-hatian

Dari sudut pandang investor, wacana pembelian Bitcoin oleh pemerintah tentu memberi sentimen positif. Namun, pendekatan yang realistis tetap diperlukan.

Beberapa hal yang patut dicermati:

• Belum ada konfirmasi pembelian aktif.
  Hingga kini, cadangan masih berasal dari aset sitaan.
• Kebijakan bisa berubah mengikuti dinamika politik.
  Pemilu paruh waktu dapat memengaruhi prioritas legislatif.
• Volatilitas pasar kripto tetap tinggi.
  Status sebagai cadangan strategis tidak otomatis menghilangkan risiko fluktuasi harga.

Dalam konteks ini, pandangan Cathie Wood memberi perspektif berharga, namun tetap perlu dibaca sebagai analisis, bukan kepastian kebijakan.

Bitcoin di Persimpangan Kebijakan dan Politik

Menjelang pertengahan masa jabatan Presiden Trump, kripto, khususnya Bitcoin, tampak semakin menguat posisinya sebagai isu strategis nasional. Dari rencana pembentukan cadangan, dorongan regulasi, hingga wacana insentif pajak, semuanya menunjukkan arah kebijakan yang relatif akomodatif.

Pandangan Cathie Wood bahwa pemerintah AS berpotensi mulai membeli Bitcoin untuk cadangan nasional mencerminkan keyakinan bahwa aset digital telah masuk ke ranah kepentingan negara, bukan lagi sekadar fenomena pasar.

Jumlah Kepemilikan Crypto Amerika Serikat

Per Januari 2026, kepemilikan Bitcoin pemerintah Amerika Serikat diperkirakan berada di kisaran 198.000 hingga 210.000 BTC. Jumlah ini menjadikan AS sebagai salah satu pemegang Bitcoin terbesar di dunia.

Beberapa poin penting terkait kepemilikan tersebut antara lain:

• Nilai Aset: Total nilai portofolio kripto pemerintah AS kini melampaui 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp470 triliun. Sekitar 97 persen dari nilai tersebut berasal dari Bitcoin, sementara sisanya merupakan aset kripto lain dengan porsi jauh lebih kecil.

• Asal-usul Kepemilikan: Mayoritas Bitcoin yang dikuasai pemerintah berasal dari hasil penyitaan dalam penegakan hukum, terutama dari kasus besar seperti peretasan bursa Bitfinex serta pembongkaran pasar gelap Silk Road.

• Kebijakan Cadangan Nasional: Sejak Maret 2025, pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat resmi menerapkan kebijakan Cadangan Bitcoin Strategis (Strategic Bitcoin Reserve). Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak lagi melelang Bitcoin hasil sitaan, melainkan menahannya sebagai bagian dari aset cadangan negara, sejajar dengan emas dan devisa.

• Target Jangka Menengah: Di tingkat legislatif, muncul inisiatif seperti BITCOIN Act yang mengusulkan agar pemerintah AS mengakumulasi hingga 1 juta BTC dalam kurun waktu lima tahun, dengan tujuan memperkuat posisi keuangan dan ketahanan moneter nasional.

Sebagai catatan tambahan, di luar kepemilikan negara, perusahaan tambang kripto yang memiliki afiliasi dengan keluarga Trump, American Bitcoin Corp, juga dilaporkan menguasai sekitar 5.427 BTC per awal Januari 2026. Jumlah ini menempatkan perusahaan tersebut sebagai salah satu entitas swasta dengan cadangan Bitcoin yang cukup signifikan.