DOYANDUIT – Mulai tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan sistem Coretax Administration System, salah satunya untuk mempermudah proses administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Dalam sistem ini, Wajib Pajak tidak lagi bisa membuat SPT Masa PPN normal secara manual. Sebaliknya, sistem akan secara otomatis membentuk SPT normal setiap tanggal 1 bulan berikutnya.
Proses otomatis ini dilakukan dengan menarik seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan pada masa pajak terkait.
Dengan demikian, data yang masuk ke SPT normal sudah sesuai dengan catatan e-Faktur.
Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP yang telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), SPT harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
Artinya, jika terdapat Faktur Pajak tambahan setelah SPT terbit otomatis, Wajib Pajak tetap dapat memperbaikinya melalui mekanisme pembetulan.
Apakah Bisa Melaporkan PPN Nihil pada Tanggal 1?
Pertanyaan yang sering muncul di kalangan pelaku usaha adalah: Apakah boleh melaporkan SPT Masa PPN Nihil pada tanggal 1, meski faktur baru dibuat tanggal 2 atau setelahnya?
Jawabannya: bisa. Namun, ketika ada Faktur Pajak baru yang diterbitkan di masa pajak yang sama (misalnya dibuat tanggal 2), maka SPT yang sudah dilaporkan pada tanggal 1 harus dilakukan pembetulan.
SPT Masa PPN tidak bisa diajukan jika periode sebelumnya belum disampaikan.
Hal ini penting diperhatikan agar tidak terjadi hambatan administratif dalam proses pelaporan pajak.
Mekanisme Pembetulan SPT Masa PPN
Dalam praktiknya, sistem Coretax memungkinkan pembetulan kapan saja, selama masih dalam jangka waktu pelaporan.
Faktur Pajak yang dibuat di masa pajak terkait akan otomatis ditarik ke dalam SPT, baik dalam laporan normal maupun setelah pembetulan.
📌 Contoh kasus:
Jika Faktur Pajak untuk Masa Pajak Januari 2025 baru dibuat pada tanggal 2 Februari 2025, maka faktur tersebut tetap bisa masuk ke dalam SPT Masa PPN Januari 2025. Syaratnya, faktur tersebut diunggah ke sistem paling lambat tanggal 15 Februari 2025 sebagai batas approval.
Dalam hal ini, meskipun SPT Nihil sudah dilaporkan pada 1 Februari, pembetulan dapat dilakukan untuk menambahkan faktur yang baru.
Apakah Pembetulan Tergantung Pembayaran Rekanan?
Sering kali muncul anggapan bahwa pembetulan SPT hanya bisa dilakukan setelah rekanan melunasi pembayaran. Faktanya, hal ini tidak benar.
DJP menegaskan bahwa proses pembetulan tidak bergantung pada pembayaran rekanan.
Selama Faktur Pajak diterbitkan dalam masa pajak yang relevan, sistem akan otomatis menariknya ke dalam SPT, baik itu SPT normal maupun pembetulan.
Seperti disampaikan dalam materi sosialisasi DJP, “Faktur Pajak yang diterbitkan hingga tanggal 15 bulan berikutnya tetap dapat dilaporkan dalam SPT Masa PPN, baik normal maupun pembetulan.”
Kesimpulan
Pelaporan SPT Masa PPN melalui sistem Coretax kini jauh lebih terstruktur dengan mekanisme otomatis setiap tanggal 1.
Jika SPT Nihil sudah dilaporkan lebih awal, tetapi kemudian terdapat faktur tambahan, Wajib Pajak cukup melakukan pembetulan tanpa harus menunggu pembayaran dari rekanan.
Kuncinya adalah memperhatikan batas waktu unggah Faktur Pajak, yaitu hingga tanggal 15 bulan berikutnya.
Dengan pemahaman ini, pelaku usaha dapat menghindari kesalahan administratif sekaligus tetap patuh pada aturan yang berlaku.
