DOYANDUIT – Perdebatan soal diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah sudah lama menjadi sorotan publik. Topik ini kembali mencuat pada Agustus 2025, ketika isu tersebut muncul dalam tuntutan buruh di depan Kantor Gubernur Jawa Timur.
Banyak yang beranggapan perempuan yang sudah menikah diperlakukan tidak adil dalam perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Padahal, menurut otoritas perpajakan, sistem di Indonesia sebenarnya tidak bermaksud mendiskriminasi.
“Aturannya bukan soal ketidakadilan, tapi soal siapa yang dianggap menanggung keluarga dalam satu kesatuan ekonomi,” jelas Noor Rizky Firdhausy, pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam laman resmi DJP.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, PTKP dasar untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp54 juta per tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan yang belum menikah.
Mengapa PTKP Suami dan Istri Bisa Berbeda?
Perbedaan terjadi setelah seseorang menikah.
- Untuk laki-laki menikah, ada tambahan PTKP sebesar Rp4,5 juta karena status kawin.
- Tambahan juga diberikan untuk setiap tanggungan (anak atau anggota keluarga sedarah/semen), maksimal tiga orang, masing-masing senilai Rp4,5 juta.
Sebagai contoh, seorang pria menikah dan memiliki dua anak akan mendapat total PTKP sebesar Rp67,5 juta (Rp54 juta + Rp4,5 juta + Rp9 juta).
Sedangkan bagi wanita menikah, PTKP tetap Rp54 juta, karena tanggungan keluarga dianggap sudah diakomodasi melalui penghasilan suami. Hal ini sesuai prinsip perpajakan Indonesia yang memandang keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis dalam kewajiban pajak.
Dengan sistem ini, jika istri juga menuntut tambahan PTKP, maka akan terjadi penanggungan ganda: suami dan istri sama-sama mengklaim tanggungan yang sama. Akibatnya, potensi pengurangan pajak menjadi dua kali lipat dari seharusnya.
Cara Memastikan Hak Pajak Tetap Terpenuhi
Agar tidak terjadi kekeliruan dalam perhitungan PTKP, penting bagi pasangan suami-istri untuk memastikan data tanggungan keluarga sudah dilaporkan dengan benar.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- Suami wajib melapor perubahan status pernikahan dan jumlah tanggungan kepada pemberi kerja.
- Istri perlu memastikan data PTKP-nya sesuai kondisi nyata dan tidak ganda dengan suami.
- Jika anak atau tanggungan sudah masuk dalam data pajak suami, maka istri otomatis menggunakan PTKP dasar sebesar Rp54 juta.
Sebagai tambahan, status PTKP ditetapkan berdasarkan kondisi per 1 Januari tahun pajak berjalan. Jadi, jika pernikahan atau kelahiran anak terjadi setelah tanggal tersebut, perubahan PTKP baru berlaku untuk tahun berikutnya.
Bagaimana Jika Istri Menjadi Penanggung Utama Keluarga?
Dalam praktiknya, tidak semua rumah tangga mengikuti pola konvensional di mana suami menjadi pencari nafkah utama. Ada situasi di mana istri justru menjadi tulang punggung keluarga, misalnya ketika suami tidak bekerja karena sakit atau alasan tertentu.
Untuk kondisi seperti ini, aturan pajak Indonesia memberikan solusi. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, wanita menikah dapat mengajukan tambahan PTKP atas suami dan tanggungan lainnya asalkan memenuhi syarat administratif.
Syaratnya cukup jelas:
- Karyawati perlu melampirkan surat keterangan resmi dari kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak memiliki penghasilan.
- Surat tersebut menjadi dasar agar PTKP istri dihitung dengan tambahan status kawin dan tanggungan keluarga.
Dengan kata lain, sistem perpajakan masih memberi ruang keadilan dan fleksibilitas, tergantung pada situasi ekonomi rumah tangga sebenarnya.
Fakta Hukum: Tidak Ada Diskriminasi Pajak bagi Wanita Menikah
Berdasarkan aturan yang berlaku, tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap wanita menikah dalam sistem pajak Indonesia. Perbedaannya terletak pada prinsip dasar pengenaan pajak keluarga, bukan pada jenis kelamin.
Menurut penjelasan pejabat DJP, mekanisme PTKP diatur untuk menghindari duplikasi tanggungan, bukan mengurangi hak perempuan. Dengan sistem yang terintegrasi, beban pajak keluarga tetap adil dan sesuai kemampuan ekonomi masing-masing rumah tangga.
Bagi wanita bekerja, kunci utamanya adalah memastikan data tanggungan jelas, status PTKP tepat, dan melampirkan surat resmi jika memang menjadi pencari nafkah utama.
Pajak dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif yang Tepat
Diskusi mengenai perbedaan PTKP antara laki-laki dan perempuan menikah sering kali muncul karena kesalahpahaman konsep dasar perpajakan keluarga.
Nyatanya, tidak ada diskriminasi terhadap perempuan bekerja. Aturannya dibuat untuk memastikan pajak dibayar secara adil sesuai tanggungan yang sebenarnya.
Dengan memahami hal ini, kamu, baik sebagai suami maupun istri, bisa lebih bijak mengelola administrasi pajak keluarga. Pastikan data selalu diperbarui dan dikomunikasikan, agar hak perpajakanmu tetap terlindungi dan tidak terjadi kesalahan potongan.
