DOYANDUIT – Pemilik usaha mikro, kecil, atau menengah yang belum berstatus PKP dan masih berhak menggunakan tarif pajak final 0,5% (PP 23/2018 yang diperbarui PP 55 Tahun 2022) kini bisa mengurus SKT secara mandiri melalui sistem Coretax 2025. Prosesnya jauh lebih cepat, tidak lagi perlu datang ke kantor pajak, dan seluruh berkas dapat diproses digital.
Pada praktiknya, banyak pelaku usaha, terutama UMKM berbentuk badan, masih bingung bagian mana pada dashboard Coretax yang digunakan untuk pengajuan. Itu sebabnya panduan langkah demi langkah ini disusun agar prosesnya jelas, runtut, dan mudah diikuti.
Menurut penjelasan Direktorat Jenderal Pajak, SKT ini diperlukan sebagai bukti resmi bahwa pelaku usaha masih menggunakan tarif final 0,5%, sehingga dapat disampaikan kepada lawan transaksi ketika diminta.
Syarat Mengajukan SKT Tarif 0,5% untuk UMKM
Beberapa ketentuan umum yang berlaku dalam PP 55 Tahun 2022:
- Berlaku bagi pelaku UMKM yang belum berstatus PKP
- Menggunakan tarif final 0,5% dari omzet bruto
- Berlaku untuk usaha dengan omzet sampai Rp 4,8 miliar per tahun
- SKT dapat diunduh dan digunakan sebagai bukti pemenuhan kewajiban perpajakan
SKT ini sering diminta oleh perusahaan besar saat bekerja sama dengan UMKM. Tanpa SKT, transaksi bisa tertunda. Dengan kata lain, dokumen ini bukan hanya kewajiban, tapi juga penting untuk menunjang kepercayaan bisnis.
Langkah Cara Mengajukan SKT PP 55 Tahun 2022 di Coretax 2025
Bagian ini merupakan inti panduan. Langkah dibuat sederhana agar bisa diikuti siapa pun, termasuk pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan akun DJP.
1. Masuk ke Layanan Wajib Pajak
- Login ke dashboard Coretax dengan akun resmi wajib pajak
- Pilih menu Layanan Administrasi
- Masuk ke bagian Permohonan
Pada beberapa kasus, pengguna diminta memilih apakah bertindak pribadi atau sebagai perwakilan badan usaha. Bila Anda mengurus untuk PT atau CV, pilih mewakili badan usaha.
2. Pilih Jenis Permohonan
- Gulir ke bawah hingga menemukan layanan terkait PP 55 Tahun 2022 (Tarif UMKM 0,5%)
- Pilih menu tersebut
- Klik Simpan
Tunggu hingga sistem memproses dan membawa Anda kembali ke dashboard.
3. Isi Alur Kasus dan Identitas Badan
Pada halaman alur kasus, akan tampil data identitas badan usaha:
- Nama badan
- NPWP
- Status PKP
- Lokasi KPP terdaftar
Silakan pilih lokasi sesuai domisili usaha. Contoh: Kota Bandung, Kota Surabaya, atau wilayah lain tempat usaha terdaftar.
Di bagian bawah biasanya terdapat keterangan syarat administratif, termasuk:
- Omzet di bawah Rp 4,8 miliar
- Masih menggunakan tarif UMKM 0,5%
- Tidak berstatus PKP
4. Isi Data Tambahan dan Lampiran
Sistem akan menampilkan formulir sederhana. Beberapa pengguna melaporkan bahwa tidak semua kolom wajib diisi, tergantung kasus.
- Jika diminta klasifikasi penghasilan, pilih penghasilan bulanan badan
- Pilih bulan berjalan (misal: November)
- Klik Simpan
Untuk lampiran tertentu, sistem memberikan opsi biarkan default jika tidak diperlukan. Pada praktiknya, banyak WP yang menyimpan tanpa tambahan berkas, dan pengajuan tetap berhasil.
5. Tanda Tangan Digital
Ini bagian paling penting:
- Klik Sign / Sign-in
- Masukkan passphrase sertifikat digital
- Sistem akan memproses tanda tangan elektronik
Tunggu hingga muncul status Sukses.
6. Kirim Permohonan
- Gulir kembali ke bagian bawah
- Klik Kirim
- Sistem akan menghitung mundur beberapa detik
- Setelah selesai, muncul notifikasi bahwa permohonan berhasil dikirim
Pada tahap ini, biasanya email notifikasi juga otomatis masuk ke alamat email wajib pajak.
7. Unduh SKT dalam Format PDF
Setelah pengajuan sukses:
- Klik Lanjutkan
- Sistem otomatis menampilkan laman unduhan
- SKT dapat diunduh sebagai file PDF
Dokumen ini dapat diberikan kepada lawan transaksi ketika diminta sebagai bukti legalitas penggunaan tarif 0,5%. Silakan unduh dan serahkan kepada lawan transaksi bahwa kita masih menggunakan tarif UMKM sebesar 0,5%.
Contoh Kegunaan SKT PP 55 Tahun 2022 UMKM 0,5%
Dokumen ini dibutuhkan ketika:
- Kerja sama dengan perusahaan besar
- Pengajuan vendor atau supplier resmi
- Verifikasi perpajakan saat tender
- Keterangan pajak di marketplace atau e-commerce tertentu
Tanpa SKT, status perpajakan UMKM bisa dianggap tidak jelas, bahkan transaksi dapat ditunda.
Kenapa UMKM Sebaiknya Mengurus SKT Secara Mandiri?
Ada tiga alasan utama:
1. Gratis
Tidak ada biaya pengajuan. Coretax sudah disiapkan pemerintah untuk pelayanan digital.
2. Tidak Ribet
Durasi pengisian rata-rata 3–10 menit, jauh lebih praktis dibanding mengurus manual di kantor pajak.
3. Dokumen Otomatis Tersimpan
PDF SKT bisa diunduh kapan pun dari dashboard, sehingga aman dan tidak mudah hilang.
Masalah Umum yang Sering Terjadi
Beberapa pengguna berbagi pengalaman:
- Terkadang sistem logout otomatis karena durasi terlalu lama
- Salah memasukkan passphrase menyebabkan sign digital gagal
- Jaringan internet lambat membuat loading lama
Solusinya sederhana: pastikan koneksi stabil, siapkan passphrase sertifikat digital, dan lakukan proses saat jam layanan tidak terlalu padat.
Tabel Ringkas Alur Pengajuan SKT UMKM 0,5%
| Tahap | Aksi | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Login Coretax | Gunakan akun WP badan |
| 2 | Pilih layanan administrasi | Klik PP 55 Tahun 2022 |
| 3 | Isi data | Pilih klasifikasi & bulan |
| 4 | Sign digital | Masukkan passphrase |
| 5 | Kirim | Tunggu notifikasi sukses |
| 6 | Unduh SKT PDF | Berikan ke lawan transaksi |
Kesimpulan
Pengajuan SKT PP 55 Tahun 2022 tarif UMKM 0,5% di Coretax 2025 kini sangat mudah, gratis, dan bisa dilakukan tanpa bantuan pihak lain. Sepanjang badan usaha mempunyai sertifikat digital dan memenuhi syarat omzet di bawah Rp 4,8 miliar, prosesnya hanya beberapa menit.
Dengan memahami langkah-langkah ini, kamu bisa mengurus sendiri kebutuhan perpajakan bisnis, meningkatkan kepercayaan lawan transaksi, dan menjalankan usaha dengan lebih profesional.
