DOYANDUIT – Sebagian Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sedang menyampaikan SPT Masa PPN di Coretax DJP belakangan menemukan kondisi yang cukup membingungkan.
Saat SPT menunjukkan status lebih bayar (LB), tombol “Pengembalian Pendahuluan” kadang dapat dipilih, tetapi pada kasus lain justru terkunci dan tidak bisa dicentang.
Banyak pengguna mengira kondisi tersebut merupakan gangguan sistem. Padahal, dalam banyak kasus, penyebabnya berasal dari mekanisme validasi otomatis yang diterapkan Coretax berdasarkan ketentuan terbaru.
Sejak berlakunya PMK Nomor 28 Tahun 2026, sistem Coretax melakukan pemeriksaan awal terhadap status fasilitas wajib pajak sebelum menentukan apakah opsi pengembalian pendahuluan dapat diaktifkan atau tidak.
Informasi ini juga dijelaskan dalam kanal telegram FAQ Coretax.
Mengapa Tombol Pengembalian Pendahuluan Bisa ON atau OFF?
Secara sederhana, Coretax memeriksa data pada Active Facility Registry milik wajib pajak.
Ada dua status utama yang menjadi dasar validasi:
| Status Fasilitas | Kode |
|---|---|
| WP Patuh (Pasal 17C UU KUP) | AS.09.01 |
| PKP Risiko Rendah (Pasal 9 ayat 4c UU PPN) | AS.09.02 |
Apabila status tersebut memenuhi ketentuan tertentu, maka pilihan pengembalian pendahuluan akan muncul dan dapat dicentang (ON).
Sebaliknya, jika syarat tidak terpenuhi, sistem akan mengunci opsi tersebut (OFF).
Skenario 1: Wajib Pajak Hanya Memiliki Status WP Patuh
Bagi wajib pajak yang memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai WP Patuh berdasarkan Pasal 17C UU KUP, tombol pengembalian pendahuluan dapat aktif dalam kondisi berikut:
Saat Melaporkan Lebih Bayar di Akhir Tahun Buku
Pilihan pengembalian pendahuluan dapat langsung digunakan.
Saat Melaporkan pada Masa Pajak Selain Akhir Tahun Buku
Wajib terdapat kegiatan tertentu, antara lain:
- Ekspor
- Penyerahan kepada pemungut PPN
- Penyerahan yang tidak dipungut PPN
Kegiatan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat 4b UU PPN.
Di lapangan, bagian ini sering menjadi sumber kebingungan karena banyak PKP merasa sudah berstatus patuh, tetapi lupa bahwa masa pajak yang dilaporkan bukan akhir tahun buku dan tidak memiliki transaksi yang masuk kategori kegiatan tertentu.
Skenario 2: Hanya Berstatus PKP Risiko Rendah
Untuk PKP yang memperoleh status PKP Risiko Rendah, syaratnya sedikit berbeda.
Tombol pengembalian pendahuluan hanya akan aktif apabila nilai kegiatan tertentu mencapai minimal:
80 persen dari total penyerahan dalam masa pajak yang dilaporkan.
Yang termasuk perhitungan adalah penyerahan tertentu sesuai ketentuan perpajakan, sedangkan transaksi yang bebas PPN atau tidak terutang PPN tidak diperhitungkan dalam persentase tersebut.
Dalam praktiknya, banyak pengguna baru menyadari bahwa meskipun berstatus PKP Risiko Rendah, persyaratan 80 persen ini tetap menjadi faktor penentu utama.
Skenario 3: Tidak Memiliki Status WP Patuh maupun PKP Risiko Rendah
Menariknya, wajib pajak yang tidak memiliki kedua status tersebut tetap berpeluang menggunakan pengembalian pendahuluan.
Kategori ini dikenal sebagai Wajib Pajak Persyaratan Tertentu berdasarkan Pasal 17D UU KUP.
Jika Pelaporan Dilakukan pada Akhir Tahun Buku
Tidak wajib memiliki kegiatan tertentu.
Jika Pelaporan Dilakukan pada Masa Pajak Biasa
Harus terdapat kegiatan tertentu sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan PPN.
Syarat Tambahan yang Wajib Dipenuhi
- Terdapat penyerahan lebih dari Rp0
- Total penyerahan maksimal Rp4,2 miliar
- Nilai lebih bayar maksimal Rp1 miliar
Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, sistem masih dapat mengaktifkan opsi pengembalian pendahuluan.
Skenario 4: Memiliki Status WP Patuh dan PKP Risiko Rendah Sekaligus
Pada kondisi ini, Coretax akan menentukan jalur validasi berdasarkan masa pelaporan.
Pelaporan di Akhir Tahun Buku
Sistem menggunakan skema WP Patuh.
Pelaporan pada Masa Pajak Biasa
Sistem menggunakan skema PKP Risiko Rendah.
Artinya, persyaratan porsi kegiatan tertentu minimal 80 persen tetap harus dipenuhi agar tombol pengembalian pendahuluan dapat aktif.
Jika Tombol Tetap OFF, Apa Pilihan yang Tersedia?
Ketika seluruh syarat di atas tidak terpenuhi, Coretax akan menonaktifkan pilihan pengembalian pendahuluan.
Pilihan yang tersedia kemudian bergantung pada masa pajak yang dilaporkan.
| Kondisi | Pilihan yang Tersedia |
|---|---|
| Masa Pajak Akhir Tahun (umumnya Desember) | Kompensasi atau Restitusi Pasal 17B |
| Masa Pajak Selain Akhir Tahun | Kompensasi atau Restitusi Pasal 17B (jika memenuhi syarat) |
Dari pengalaman sejumlah pengguna Coretax, kondisi OFF sering kali baru disadari setelah seluruh data SPT selesai diinput.
Karena itu, pengecekan status fasilitas wajib pajak sebelum menyusun SPT dapat membantu menghindari kebingungan di tahap akhir pelaporan.
Hal Penting yang Sering Disalahpahami
Satu hal yang perlu dipahami adalah:
Tombol ON bukan berarti restitusi otomatis disetujui atau dana langsung dicairkan.
Fungsi tombol tersebut hanya membuka akses bagi wajib pajak untuk mengajukan pengembalian pendahuluan sesuai ketentuan yang berlaku. Proses penelitian administrasi maupun verifikasi tetap dapat dilakukan oleh otoritas pajak.
Bahkan ketika tombol aktif, wajib pajak masih memiliki pilihan untuk:
- Mengajukan restitusi melalui mekanisme pemeriksaan Pasal 17B.
- Mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak ke masa pajak berikutnya.
Aktif atau tidaknya tombol Pengembalian Pendahuluan pada SPT Masa PPN Coretax bukan ditentukan oleh error sistem, melainkan hasil validasi otomatis berdasarkan status fasilitas wajib pajak dan karakteristik transaksi yang dilaporkan.
Saat ini, faktor yang paling sering memengaruhi munculnya tombol tersebut adalah status WP Patuh, PKP Risiko Rendah, keberadaan kegiatan tertentu, serta batas nilai penyerahan dan lebih bayar yang ditetapkan dalam regulasi.
Jika Anda sering menemui kendala saat menggunakan Coretax, ada baiknya memeriksa status fasilitas pajak terlebih dahulu sebelum menyusun SPT.
Langkah sederhana ini sering kali membantu menjelaskan mengapa suatu menu muncul, berubah, atau bahkan terkunci tanpa pemberitahuan yang jelas.
