DOYANDUIT – Sekarang masyarakat punya jalur cepat untuk menyampaikan keluhan soal pajak dan bea cukai langsung ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Melalui layanan aduan berbasis WhatsApp di nomor 082240406600, publik bisa melaporkan berbagai persoalan, mulai dari pelayanan pajak yang tidak memuaskan, pegawai pajak atau bea cukai yang dianggap menyimpang, hingga keluhan lain seputar sistem perpajakan dan kepabeanan.
“Janji kan sudah saya sampaikan, kalau ada komplain masalah bea cukai dan pajak, bisa langsung lapor ke saya lewat WhatsApp di nomor 082240406600,” kata Purbaya kepada awak media, Rabu (15/10/2025).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Purbaya untuk membuka kanal komunikasi langsung dengan masyarakat, setelah maraknya aduan terkait pelayanan publik di bidang keuangan negara.
Cara Lapor ke Menteri Keuangan
Mulai 15 Oktober 2025, layanan aduan ini resmi aktif dan dapat digunakan oleh siapa pun. Masyarakat cukup mengirim pesan ke nomor WhatsApp tersebut dengan menyertakan:
- Identitas singkat (nama dan daerah asal),
- Uraian keluhan, dan
- Bukti pendukung jika ada (foto, tangkapan layar, atau dokumen).
Setelah pesan dikirim, sistem akan memberikan balasan otomatis untuk memastikan laporan tercatat. Selanjutnya, tim verifikasi akan menyeleksi aduan yang masuk sebelum diteruskan kepada menteri dan unit terkait.
Purbaya menjelaskan bahwa tidak semua pesan akan langsung dibalas oleh petugas, karena mekanismenya bertahap:
“Kita validasi dulu. Begitu validasi oke, baru kita follow-up. Harapannya semaksimal mungkin semua keluhan bisa ditangani. Sampai nggak ada lagi yang ngeluh,” jelasnya.
Proses Validasi dan Tindak Lanjut
Setiap laporan masyarakat akan dikumpulkan, kemudian diseleksi setiap beberapa hari oleh tim yang ditunjuk di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Laporan yang memenuhi syarat akan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang di bidang terkait, baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Jika laporan terbukti benar dan ada pelanggaran dari aparat pajak atau bea cukai, pegawai yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai aturan.
Namun, jika laporan ternyata tidak valid atau diduga fitnah, pelapor bisa dimintai klarifikasi atau dikenai tindakan hukum.
Purbaya menegaskan, sistem ini bukan untuk saling menjatuhkan, melainkan wadah bagi publik agar bisa mengawasi pelayanan pemerintah dengan cara yang bertanggung jawab.
“Kadang ada juga yang lapor, ngelaporin orang lain. Tapi semua kita tindak lanjuti sesuai isi laporan dan bukti yang ada,” ujarnya.
Tujuan Dibukanya Layanan Aduan
Purbaya mengatakan, layanan ini lahir dari banyaknya keluhan masyarakat soal birokrasi dan sikap oknum pegawai di sektor perpajakan dan kepabeanan. Dengan adanya kanal aduan langsung, diharapkan publik lebih mudah melapor tanpa harus melewati prosedur panjang.
Program ini juga menjadi bagian dari langkah besar pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara.
Selain melalui nomor WhatsApp resmi tersebut, masyarakat tetap bisa menggunakan saluran pengaduan lain seperti Kring Pajak 1500200 atau portal Lapor.go.id, tetapi kanal yang dikelola langsung oleh menteri ini memberi jalur cepat untuk laporan penting dan mendesak.
Tips Mengirim Laporan agar Cepat Ditangani
Agar aduan kamu bisa diproses lebih cepat, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- Tuliskan kronologi yang jelas — sebutkan kapan dan di mana peristiwa terjadi.
- Sertakan bukti kuat, misalnya tangkapan layar, surat, atau nama pejabat terkait.
- Gunakan bahasa sopan dan ringkas, karena laporan akan disaring oleh tim verifikasi.
- Jangan kirim spam atau keluhan pribadi yang tidak relevan dengan pajak atau bea cukai.
- Sabar menunggu respons, karena tim membutuhkan waktu untuk menilai setiap laporan.
Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, laporan kamu akan lebih mudah diverifikasi dan diprioritaskan untuk ditindaklanjuti.
Harapan Menteri Keuangan
Purbaya menegaskan bahwa layanan ini tidak hanya sekadar kanal pengaduan, tetapi juga bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperbaiki layanan publik di sektor keuangan.
Ia berharap masyarakat ikut berperan aktif dalam melaporkan penyimpangan agar pengawasan berjalan dua arah: dari dalam kementerian dan dari masyarakat sendiri.
“Harusnya nanti semua keluhan bisa kita follow-up. Targetnya, tidak ada lagi masyarakat yang merasa tidak didengar,” kata Purbaya optimistis.
Dengan adanya jalur langsung melalui WhatsApp ini, diharapkan setiap persoalan yang melibatkan pajak dan bea cukai dapat segera diselesaikan dengan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
