DOYANDUIT – PMK 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diterbitkan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) agar berjalan terstruktur, akuntabel, dan bersinergi dengan sektor perbankan.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melalui laman resminya menegaskan bahwa pendanaan koperasi tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi juga melalui kolaborasi dengan bank. Tujuannya jelas: mempercepat penguatan ekonomi desa berbasis koperasi.
Kebijakan ini hadir menjawab kebutuhan pendanaan koperasi yang selama ini kerap terkendala akses permodalan. Dengan adanya pedoman resmi, bank dan pemerintah memiliki acuan yang sama dalam menyalurkan pembiayaan.
Kegiatan yang Dapat Dibiayai Pinjaman
Pinjaman kepada KDMP/KKMP tidak diberikan secara bebas. Dana digunakan untuk kegiatan produktif yang mendukung layanan ekonomi dan sosial desa.
Beberapa kegiatan yang dapat dibiayai meliputi:
- Pendirian atau pengembangan kantor koperasi
- Pengadaan sembilan bahan pokok
- Unit usaha simpan pinjam
- Klinik Desa/Kelurahan
- Apotek Desa/Kelurahan
- Pergudangan termasuk cold storage
- Layanan logistik desa/kelurahan
Namun, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan karakteristik dan potensi desa. Artinya, koperasi harus menyesuaikan model bisnis dengan kebutuhan riil masyarakat.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis potensi lokal, bukan sekadar seragam secara administratif.
Skema Pinjaman dalam PMK 49 Tahun 2025
Plafon dan Bunga
Skema pinjaman diatur cukup rinci agar tidak menimbulkan multitafsir.
Berikut poin utamanya:
- Plafon maksimal Rp3 miliar per koperasi
Termasuk belanja operasional maksimal Rp500 juta. - Suku bunga/margin/bagi hasil sebesar 6% per tahun
- Tenor maksimal 72 bulan (6 tahun)
- Grace period 6 bulan hingga paling lama 8 bulan
- Angsuran dibayarkan setiap bulan
Dengan suku bunga 6% per tahun, skema ini relatif kompetitif dibanding kredit komersial biasa. Pemerintah tampak berupaya menjaga keseimbangan antara akses pembiayaan dan keberlanjutan fiskal.
Kriteria Koperasi Penerima Pinjaman
Tidak semua koperasi otomatis bisa menerima pinjaman. Ada syarat administratif dan legalitas yang wajib dipenuhi:
- Berbadan hukum koperasi
- Memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK)
- Memiliki rekening bank atas nama koperasi
- Memiliki NPWP koperasi
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Memiliki proposal bisnis yang memuat:
- Anggaran belanja modal/operasional
- Tahapan pencairan pinjaman
- Rencana pengembalian pinjaman
- Memenuhi persyaratan tambahan dari bank sesuai regulasi
Persyaratan ini menunjukkan bahwa pemerintah mendorong koperasi yang tertib administrasi dan memiliki perencanaan usaha yang jelas.
Siapa yang Menandatangani Perjanjian?
Perjanjian pinjaman ditandatangani oleh:
- Pejabat bank yang berwenang
- Ketua pengurus koperasi sesuai anggaran dasar
- Bupati/Wali Kota (untuk KKMP) atau Kepala Desa (untuk KDMP) sebagai pihak yang mengetahui
Kehadiran kepala daerah sebagai pihak yang mengetahui menjadi bentuk pengawasan sekaligus dukungan pemerintah daerah terhadap program ini.
Prosedur Setelah Perjanjian Ditandatangani
Kewajiban Bank
Bank wajib menyampaikan data perjanjian pinjaman kepada Menteri Keuangan melalui aplikasi yang disediakan paling lambat 14 hari kerja setelah penandatanganan.
Kewajiban Kepala Daerah/Kepala Desa
Penandatanganan surat kuasa penempatan dana dilakukan untuk:
- Dana Desa (untuk KDMP)
- DAU/DBH (untuk KKMP)
Surat kuasa tersebut disampaikan melalui aplikasi OM-SPAN TKD maksimal 3 hari sejak ditandatangani.
Langkah ini penting sebagai mekanisme pengamanan pembayaran jika terjadi kekurangan dana angsuran.
Mekanisme Pencairan dan Pengembalian Pinjaman
Pencairan Dana
Dana dicairkan ke Rekening Penerimaan Pinjaman atas nama koperasi.
Untuk belanja modal, pencairan langsung dilakukan ke rekening penyedia barang/jasa berdasarkan bukti tagihan atau pembelian.
Model ini mencegah penyalahgunaan dana karena transaksi tercatat secara transparan.
Pengembalian Pinjaman
Ketua pengurus koperasi membayar angsuran sesuai perjanjian melalui Rekening Pembayaran Pinjaman. Bank kemudian melakukan pendebetan otomatis.
Bagaimana Jika Dana Tidak Cukup?
Jika dana di rekening tidak mencukupi saat jatuh tempo, bank dapat mengajukan permohonan penempatan dana:
- Kepada KPA BUN Pengelola DDIOKK untuk KDMP
- Kepada KPA BUN Pengelola DTU untuk KKMP
Permohonan harus diajukan maksimal 4 hari kerja setelah jatuh tempo dan dilengkapi dokumen pendukung.
Rekomendasi penempatan dana diterbitkan paling lama 4 hari kerja sejak permohonan diterima. Penempatan dana dilakukan paling lambat hari kerja terakhir pada bulan jatuh tempo.
Skema ini menunjukkan adanya mekanisme penjaminan berbasis transfer ke daerah.
Ketentuan Top-Up Pinjaman
Ketua koperasi dapat mengajukan tambahan pinjaman apabila:
- Total plafon belum melebihi Rp3 miliar
- Kebutuhan berbeda dari pinjaman sebelumnya
- Untuk belanja operasional, pinjaman sebelumnya telah berjalan minimal 6 bulan
Ketentuan ini menjaga disiplin pembiayaan sekaligus memberi fleksibilitas usaha.
PMK 49 Tahun 2025 menjadi payung hukum penting dalam pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan plafon hingga Rp3 miliar, bunga 6%, dan tenor 72 bulan, regulasi ini dirancang untuk mempercepat penguatan ekonomi desa secara terukur dan akuntabel.
Kunci keberhasilan program ini terletak pada tata kelola koperasi yang disiplin serta sinergi pemerintah dan perbankan.
Jika dijalankan sesuai aturan, PMK 49 Tahun 2025 berpotensi menjadi fondasi baru bagi kemandirian ekonomi desa berbasis koperasi.
